Senin, September 20, 2021
28.1 C
Manokwari
28.1 C
Manokwari
Senin, September 20, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

140,468
Total Kematian
Updated on Monday, 20 September 2021, 11:48 11:48 am
60,969
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 20 September 2021, 11:48 11:48 am
4,190,763
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 20 September 2021, 11:48 11:48 am

DPR Papua Barat Apresiasi Pemprov “Gercep” Minta Bantuan Covid-19, tetapi …

MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang gerak cepat alias gercep meminta bantuan kepada pemerintah pusat terkait kebutuhan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Secara kelembagaan kami minta terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang tanggap meminta bantuan dan pemerintah pusat sudah membantu alkes dan alat pelindung diri penangan Covid-19,” kata Wakil Ketua DPR Papua Barat, Saleh Siknun, S.E., kepada Linkpapua.com melalui sambungan telepon, Rabu (4/8/2021).

Namun, sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan, Saleh menegaskan bahwa eksekutif segera memberikan penjelasan kepada legislatif terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pusat.

Dengan begitu, kata dia, DPR Papua Barat juga mengetahui bantuan tersebut sumber anggarannya dari mana, kemudian yang dianggarkan pemerintah provinsi apa saja, agar alokasi anggaran tidak tumpang tindih. Sebab, hal ini akan mengakibatkan asas manfaat kepada masyarakat tidak tepat sasaran.

Dia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi maupun penjelasan dari eksekutif terkait penggunaan anggaran rakyat untuk penanganan Covid-19.

“Karena sampai saat ini kami secara kelembagaan belum mendapatkan informasi dan pertanggungjawaban terkait bantuan-bantuan itu sumber anggaran dari mana, kemudian yang disiapkan pemerintah pusat yang mana dan provinsi yang mana,” ujarnya.

Diakui politisi PDI Perjuangan itu bahwa saat ini sedang work from home (WFH), tetapi paling tidak tiap kegiatan terutama bantuan-bantuan yang diterima wajib melibatkan DPR Papua Barat sebagai lembaga pengawasan.

“Contoh kegiatan penyerahan bantuan dari BNPB yang diserahkan Pangdam XVIII/Kasuari itu kami tidak tau, ketika teman-teman wartawan publikasi baru kami kaget,” ucap Siknun. (LP2/red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here