BINTUNI, Linkpapua.com- Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), di lingkup Pemkab Teluk Bintuni masih jauh dari harapan. Hal itu diakui oleh bupati, Petrus Kasihiw.
Bupati Petrus menilai, LHKPN pejabat di Teluk Bintuni masih jauh dari harapan, yakni hanya 37%.
Bupati pun memerintahkan kepada seluruh pejabat daerah mulai dari eselon 1,2,3 dan 4 agar segera menyampaikan LHKPN.
“Saya dan pak inspektur dan beberapa orang Bupati di undang dalam rapat kordinasi pengawasan keuangan dan pembangunan ada KPK, ada BPK, ada BPKP, kegiatan itu dikordinir oleh BPKP, Didalam rapat itu kitong pu Bintuni nama muncul, bukan bagus tapi tra bagus, berkaitan dengan satu indikator yang sudah kita tandatangani kesepakatan dengan KPK yaitu laporan hasil kekayaan pejabat negara” ujar Kasihiw.
Bupati Kasihiw mengaku, akan melakukan tindakan mengenai LHKPN pejabat yang tak dilaporkan. Termasuk memberi sanksi terhadap pejabatnya.
Sanksi yang akan diberikan berkaitan dengan penahanan hak insentif, administrasi kepegawaian seperti penundaan kenaikan pangkat atau menurunkan pangkat atau yang lebih ekstrem lagi akan diberhentikan dari jabatan.
“Jadi ini nanti kita akan siapkan regulasinya sesuai dengan kondisi daerah kedepan, karena ini berkaitan dengan sanksi maka kita akan buat dalam peraturan Bupati,” tegas bupati.
Dirinya juga akan minta Kepala BKD agar setiap usulan kenaikan pangkat harus memperlihatkan laporan LHKPN.
“Kalau tidak saya tidak akan proses kenaikan pangkat, catat itu. Wajib kita melaporkan kepada negara sebagai aparatur sipil negara yang baik kita laporkan kekayaan kita, lapor sesuai dengan hak milik, nanti itu ada inspektur dengan inspektorat akan memfasilitasi itu , saya ingat kan itu jangan main-main. Karena wajib bagi kita,” kata bupati.
“Kami juga wajib Bupati dan Wakil Bupati , setiap tahun itu kita melaporkan kekayaan kita ini hal-hal penting yang saya mau sampaikan supaya kita lakukan, “Kalau sudah bagus mari kita tingkatkan, jangan mundur lagi atau berhenti sampai di situ, kita maju terus, apapun yang terjadi kita tetap Maju,” lanjut Bupati.
Terpisah, Kepala inspektorat Teluk Bintuni Richard Talakua, mengakui dari 236 pejabat Eselon II dan III di Teluk Bintuni, baru 50an yang melaporkan hasil kekayaan. Padahal jumlah pejabat di Teluk bintuni, 236 yang wajib lapor LHKPN.
“Untuk LHKPN 2020 sampai saat ini kita baru mencapai 37 persen dari wajib lapor 236 pejabat, data kita memang terlalu banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang wajib lapornya hanya eselon II dan III. Sementara di Teluk Bintuni kita mengajukan sampai eselon 4 yang mengakomodir pejabat di OPD maupun yang ada di Distrik” ungkao Richard.
Dirinya memastikan tim Apip akan turun ke maning-masing OPD membantu pejabat yang wajib lapor ini untuk segera menginput Data LHKPN sehingga Diharapkan awal bulan Juli LHKPN sudah bisa terakomodir.
Lambatnya penyampaian LHKPN ini menurut Richard salah satunya dikarenakan jaringan internet yang lambat, meskipun demikian tim Apip akan mencoba mengambil langkah baik jangka pendek maupun panjang.
“Untuk jangka pendek mungkin kami akan mendampingi wajib lapor untuk segera menyampaikan LHKPN, namun jangka panjang kita akan membuat regulasi menetapkan sanksi bagi seluruh pejabat termasuk wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN,” Kata Richard. (LP5/red)
