Minggu, September 25, 2022
26.2 C
Manokwari
26.2 C
Manokwari
Minggu, September 25, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

REI Harap Perbankan Lirik Potensi Besar Sektor Properti Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.com – Real Estate Indonesia (REI) berharap perbankan mulai melirik potensi menjanjikan di sektor properti Papua Barat. Perbankan dinilai punya peran sentral dalam mendorong sektor ini.

“Harapan kami di tahun 2022 sumber pembiayaan dari pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran untuk kepemilikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi adanya program BP Bapera bagi segmen ASN dan FLPP bagi non-ASN,” kata Ketua REI Papua Barat, Julius saat dihubungi, Selasa (21/12-2021).

Dia berharap perbankan lebih proaktif dalam melihat peluang ini agar realisasi KPR dapat cepat cair.

“Pemerintah pusat mengucurkan anggaran melalui PUPR kemudian disubsidi kepada masyarakat melalui perbankan dengan suku bunga 5 persen” kata Julius.

Dia mengatakan, realisasi untuk tahun 2021 ini di Papua Barat sekitar 800 unit. 380 unit rumah subsidi di antaranya ada di Kabupaten Manokwari.

Tantangan Bisnis Properti di 2022

Lahan tanah masih menjadi persoalan bagi pengembangan bisnis properti di wilayah Papua Barat, terutama di Kabupaten Manokwari. Pemerintah diharapkan turut serta melihat persoalan tersebut.

“Ada dua atau tiga pengembang yang menyampaikan permasalahan atau keluhan persoalan tanah dengan pemilik hak wilayat. Biasanya soal luasan lahan kerap sudah dibayar untuk satu hektar dikurangi jadi 800 meter. Terkadang begitu. Tapi saya bilang ya sudahlah teman teman mengalah saja yang penting tidak ribut,” kata Julius.

Dalam problem prinsip seperti ini seharusnya pemerintah dan aparat juga terlibat dalam membantu proses penyelesaiannya.

“Sebab ini persoalan yang kerap dihadapi oleh pengembang. Pemerintah kita harapkan, terutama melihat keabsahan sertifikat dan silsilah dari pemilik tanah. Juga dari BPN sebab kalau memang ada sertifikat dan ada bukti hak milik mestinya tidak ada masalah,” ujarnya.

Julius juga menaruh harapan kepada penegak hukum. Terutama dalam sengketa lahan. Seperti adanya keterlibatan mafia tanah, menurutnya ini membutuhkan campur tangan penegak hukum.

Sebelumnya saat membuka Rakernas REI 2021 Presiden Jokowi berharap REI dapat memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi Indonesia bukan hanya untuk sektor konstruksi, tetapi juga menumbuhkan industri terkait.

“Gunakan produk dalam negeri semaksimal mungkin, rekrut tenaga kerja dan ciptakan kesempatan kerja. Saya juga meminta anggota REI selalu bersatu dan bangkit kembali mengisi berbagai peluang yang muncul pasca-pandemi, memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk properti yang semakin berkualitas dan terjangkau. Selain itu, mendukung Program Sejuta Rumah dan juga pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur,” tuturnya.

Baca juga:  REI Dorong Masyarakat Berinvestasi di Sektor Properti
Baca juga:  REI Dorong Masyarakat Berinvestasi di Sektor Properti

Meski pemerintah telah memberikan sejumlah insentif, REI masih melihat adanya sejumlah hambatan.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu masalah yang dikeluhkan pelaku industri properti dalam mengembangkan perumahan.

Dia mengatakan bahwa perlu penyatuan langkah bersama antara kementerian, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi hambatan di sektor properti.

“Hambatan yang menjadi tantangan adalah permasalahan pelaksanaan PBG sebagai pengganti IMB, sistem online single submission [OSS], dan ketidakjelasan Tapera Tabungan Perumahan Rakyat,” ujarnya dalam Rakernas tersebut.

Totok menuturkan hambatan yang dihadapi sektor properti tersebut masih ditambah dengan pandemi Covid-19 yang membawa ketidakpastian dan mengubah sudut pandang pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mendukung pelaku usaha dan investasi.

Meski demikian, Totok tidak menampik bahwa sejumlah kebijakan dan insentif pemerintah terhadap sektor properti di masa pandemi Covid-19 banyak membantu pengembang untuk bertahan dan melanjutkan usahanya.

Akan tetapi, penerapan UU Cipta Kerja justru membuat pelaku usaha properti kesulitan melakukan berbagai kegiatannya, khususnya dalam hal perizinan. Pasalnya, kesiapan infrastruktur digital dan sumber daya manusia di Indonesia belum merata.

Hal itu juga ditambah dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga berdampak kepada ketidakpastian hukum.

“Perlu penyatuan langkah bersama. Menyatukan langkah bukan hanya dari REI sendiri, tetapi juga dari stakeholders. PBG ini lempar-lemparan dari Kemendagri, ke Kemenkumham, lalu Kemenko Perekonomian, lalu dilempar ke Kementerian PUPR, sehingga membuat pengembang bingung,” ujarnya.

REI juga menyoroti peran BP Tapera yang mulai tahun depan menghimpun, menyediakan, dan menyalurkan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.

“Kami juga butuh kepastian seperti apa Tapera nantinya. Selama ini simpang siur, Desember ini katanya ada kuota yang bisa realisasi FLPP, ternyata sampai hari ini belum bisa kuota FLPP-nya,” paparnya.

REI sendiri, kata Totok, terus berupaya menjadi rekan pemerintah yang solutif dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan di sektor properti, mulai dari proses pembentukan badan usaha hingga penjualan produk properti. (LP2/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here