28.4 C
Manokwari
Kamis, Desember 12, 2024
28.4 C
Manokwari
More

    Respons Atensi DPR Papua Barat, Kapan Pemprov Siapkan Dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022?

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat akhirnya menanggapi atensi DPR Papua Barat terkait pembahasan dokumen RAPBD-P 2022. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, berkoordinasi dengan Sekda, Nataniel D. Mandacan, sebagai Ketua TAPD Papua Barat untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD 2022.

    Waterpauw dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2022), mengaku eksekutif sangat setuju dengan atensi Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, soal pembahasan dokumen RAPBD-P 2022.

    Waterpauw mengatakan DPR Papua Barat meminta agar tidak main-main dengan waktu dan harus ditindaklanjuti agar tidak terlambat dalam pembahasan APBD-P serta APBD pokok 2023. Penyebab keterlambatan penetapan APBD sangat berpengaruh pada serapan sumber anggaran, baik dari daerah maupun pusat.

    Baca juga:  Jadi Potensi Alam Terbesar, Papua Barat Komitmen Pertahankan Hutan

    “Setuju sekali atas atensi Pak Ketua DPR Papua Barat,” singkat Waterpauw melalui pesan WhatsApp.

    Namun, Waterpauw belum menjelaskan tindak lanjut untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022 karena baru kembali dari Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, menghadiri peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1444 hijriah.

    Baca juga:  DPRD Manokwari Setuju UMP tak Boleh Rugikan Pengusaha dan Karyawan

    Sebelumnya Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menegaskan bahwa lembaga legislatif sudah menyurati eksekutif, tetapi hingga saat ini belum ada respons. Dirinya pun menyampaikan kepada Sekwan agar menyurati eksekutif yang kedua kalinya.

    “Dua minggu lalu saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan untuk menyurati Pemprov lagi terkait dokumen APBD perubahan,” tegas mantan legislator DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak ini.

    Wonggor pun meminta perhatian Pj Gubernur Papua Barat melalui TAPD serta OPD terkait agar segera menyiapkan dokumen kemudian disampaikan ke dewan untuk segera dibahas.

    Baca juga:  Pesan OJK Papua ke Milenial: Hindari Judi Online, Ayo Berinvestasi

    “Pada prinsipnya DPR Papua Barat akan mendorong Pemprov untuk menyiapkan dokumen dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas,” ujarnya

    Menurutnya, dewan juga punya mekanisme. Ketika dokumen APBD perubahan diterima, maka harus diagendakan.

    “Bukan dokumen dikasih langsung kita bahas. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati sehingga sangat diharapkan kerja sama yang baik tetap dibangun sehingga pembahasan APBD-P juga bisa maksimal,” ucapnya. (LP2/Red)

    Latest articles

    Boneftar-Edi Resmi Gugat Hasil Pilkada Manokwari ke MK

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com-Pasangan Bernard Boneftar - Edi Waluyo (BERBUDI) resmi mengajukan gugatan hasil Pilkada Manokwari ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan BERBUDI sudah teregistrasi di Mahkamah...

    Putusan MK yang Mengubah Peta Pilkada Manokwari

    More like this

    Boneftar-Edi Resmi Gugat Hasil Pilkada Manokwari ke MK

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Pasangan Bernard Boneftar - Edi Waluyo (BERBUDI) resmi mengajukan gugatan hasil Pilkada Manokwari...

    Dewan Minta Pemda Jamin Ketersediaan Stok dan Stabilnya Harga Jelang Hari Besar Keagamaan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Anggota DPRK Manokwari Masrawi Aryanto meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan bahan...

    HERO Siap Hadapi Gugatan di MK soal Hasil Pilkada Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Koalisi Pemenangan Hermus Indou-Mugiyono (HERO) menyatakan siap menghadapi gugatan terkait Pemilihan Kepala Daerah...