JAKARTA, LinkPapua.com – Pelibatan orang asli Papua (OAP) sebagai tenaga kerja di proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni menjadi perhatian DPR Papua Barat (DPRPB) dan pemerintah. Hingga saat ini ada 70 persen pekerja di Tangguh LNG adalah orang asli Papua.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan bersama antara DPRPB, Penjabat Gubernur Papua Barat, dan KKKS BP Indonesia di Jakarta baru-baru ini. KKKS BP Indonesia diminta memperhatikan kualitas dan kuantitas pekerja asli Papua.
“Belum ada silaturahim bersama dengan BP sejauh ini. Melalui momentum tersebut sekaligus kami meminta informasi sejauh mana dampak positif atas kehadiran Tangguh LNG bagi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Apa saja?,” kata Ketua DPRPB Orgenes Wonggor.
Menurut Wonggor, sekitar 70 persen pekerja di proyek Tangguh LNG di Teluk Bintuni adalah orang asli Papua. Informasi tersebut disampaikan oleh KKKS BP dalam pertemuan tersebut.
Diketahui, Tangguh LNG merupakan lapangan gas dengan produksi gas terbesar saat ini, yang berkontrak dengan negara, dan di bawah pengawasan SKK Migas, terletak di wilayah Wiriagar, Berau, Muturi di Teluk Bintuni. Dan telah mulai berproduksi pada 2009 silam. Juga telah mengoperasikan dan mengembangkan train 1, 2, dan 3.
“Sekira 70 persen tenaga kerja yang ada di Tangguh LNG itu anak-anak asli Papua, itu luar biasa. Kita apresiasi. Kami mendorong agar pekerja asli Papua ini dapat bekerja sebagai tenaga inti di LNG maupun tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi,” ujarnya.
Kata Wonggor, keberpihakan terhadap orang asli Papua, ini menjadi cerminan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Sehingga diharapkan ada perhatian dari KKKS BP untuk mengasah skill pekerja asli Papua supaya keberadaan mereka relevan dengan kebutuhan proyek Tangguh LNG.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, juga akan bekerja sama dalam memaksimalkan pelatihan-pelatihan yang sudah berjalan maupun nantinya digelar melalui keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK).
“Penjabat Gubernur sudah menyampaikan hal itu juga didalam pertemuan tersebut yang nantinya pembukaan kembali BLK di kabupaten Manokwari Selatan. Ini akan dibicarakan bersama-sama sehingga tenaga kerja disiapkan bisa terserap di LNG Tangguh,” jelas Wonggor.
Informasi lain yang disampaikan oleh KKKS BP, sebut Wonggor, sejalan dengan harapan DPRPB dan pemerintah provinsi. Yakni, BP juga telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill dan keterampilan pekerja orang asli Papua.
“Pelatihan-pelatihan itu sudah berjalan. BP berharap upaya tersebut bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja bukan saja pada proyek Tangguh LNG. Tetapi bisa di dunia usaha mana pun yang butuhkan tenaga kerja sehingga mereka bisa diserap,” ungkapnya.
Wonggor menambahkan, ketersediaan tenaga kerja khusus asli Papua harus dibarengi dengan kepemilikan skill. Sebab itu menjadi sandungan dalam dunia usaha yang sering membuat tenaga kerja asli Papua kalah bersaing. (*/Red)