28.1 C
Manokwari
Sabtu, Mei 25, 2024
28.1 C
Manokwari
More

    Alasan Tidak Ada Izin, Satpol PP Kota Sorong Larang Vaksinasi Covid-19 Partai NasDem

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com- Saat pemerintah pusat bahkan dunia tengah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong malah melakukan sebaliknya.

    Pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh NasDem Papua Barat di di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (21/8/21), awalnya tidak berjalan mulus.

    Satpol PP Kota Sorong yang dipimpin langsung Kasatpol PP, Daniel Jitmau, bersama rombongan dua unit mobil dengan sirene mengaung memaksa panitia menyetop vaksinasi ibu hamil dan vaksin Covid-19 dari Partai NasDem. Alasannya, kegiatan ini tidak mengantongi izin Pemkot Sorong.

    Baca juga:  Fraksi Nasdem DPR PB Komitmen Dukung Pemerintahan Hingga 2024

    “Kalian dapat izin dari mana? Ini menimbulkan kerumunan. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab,” tegas Daniel.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPW NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan, menemui Kasatpol PP dan menjelaskan mengenai perizinan yang di-pending oleh Pemkot Sorong.

    “Kami sudah menyurati Pemerintah Kota Sorong sejak tanggal 18 Agustus, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi kami meminta Satgas Provinsi Papua Barat untuk meminta izin dan sudah mendapatkan izin tertulisnya,” ucap Dominggus.

    Baca juga:  Ali Baham Ingatkan Peran Distrik-Kampung di Mansel sebagai Kunci Pembangunan

    “Kami sangat sayangkan adalah ada penolakan dari Pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program pemerintah untuk target vaksinasi. Apalagi capaian vaksinasi Papua Barat ini masih rendah,” imbuhnya.

    Menurut Gubernur, Pemkot Sorong harus mendukung program pemerintah apalagi program vaksinasi karena salah satu program prioritas di masa pandemi Covid-19 dan menjadi tanggung jawab semua termasuk partai politik.

    Di tempat yang sama, Ketua DPD NasDem Kota Sorong, Ranley Mansawan, menyesalkan tindakan Pemkot Sorong yang tidak mendukung program kemanusiaan.

    Baca juga:  Petuah Pangdam Kasuari untuk Bintara Afirmasi Otsus: Jaga Papua

    “Kenapa harus dilarang? Ini bukan kegiatan politik, tapi murni kegiatan kemanusiaan. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity dengan target 70 persen,” ujar Ranley.

    Setelah sempat terjadi adu argumen dan mendapatkan dukungan masyarakat yang telah memenuhi tenda di Terminal Remu, rombongan Satpol PP akhirnya meninggalkan lokasi dan pelaksanaan vaksinasi oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat terus berjalan. (CP/red)

    Latest articles

    DPD BKPRMI Manokwari Berbagi dengan Yayasan Anak Yatim Ikhsan Al Mauun

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Manokwari menggelar Halal Bi Halal bersama Yayasan Anak Yatim Ikhsan Al Mauun Jumat (24/5/2024)....

    More like this

    Wahidin Puarada Daftar di PKB Maju Bertarung Pilgub Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wahidin Puarada resmi mendaftar di PKB untuk maju bertarung pada pemilihan...

    AMPI Papua Barat Kecam Pernyataan Qodari yang Sebut Golkar Berkhianat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Plt Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Papua Barat Guntur Setiawan...

    Pemprov Papua Barat Tekankan Persiapan Matang Pilkada 2024

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Asisten I Setda Papua Barat, Oktovianus Mayor, yang mewakili Pj Gubernur...