Jumat, September 17, 2021
26.2 C
Manokwari
26.2 C
Manokwari
Jumat, September 17, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

140,138
Total Kematian
Updated on Friday, 17 September 2021, 22:05 10:05 pm
68,942
Total Kasus Aktif
Updated on Friday, 17 September 2021, 22:05 10:05 pm
4,185,144
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Friday, 17 September 2021, 22:05 10:05 pm

Alasan Tidak Ada Izin, Satpol PP Kota Sorong Larang Vaksinasi Covid-19 Partai NasDem

SORONG, Linkpapua.com- Saat pemerintah pusat bahkan dunia tengah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong malah melakukan sebaliknya.

Pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh NasDem Papua Barat di di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (21/8/21), awalnya tidak berjalan mulus.

Satpol PP Kota Sorong yang dipimpin langsung Kasatpol PP, Daniel Jitmau, bersama rombongan dua unit mobil dengan sirene mengaung memaksa panitia menyetop vaksinasi ibu hamil dan vaksin Covid-19 dari Partai NasDem. Alasannya, kegiatan ini tidak mengantongi izin Pemkot Sorong.

“Kalian dapat izin dari mana? Ini menimbulkan kerumunan. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab,” tegas Daniel.

Menanggapi hal ini, Ketua DPW NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan, menemui Kasatpol PP dan menjelaskan mengenai perizinan yang di-pending oleh Pemkot Sorong.

“Kami sudah menyurati Pemerintah Kota Sorong sejak tanggal 18 Agustus, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi kami meminta Satgas Provinsi Papua Barat untuk meminta izin dan sudah mendapatkan izin tertulisnya,” ucap Dominggus.

Baca juga:  4.600 Personil Jajaran Polda Papua Barat telah Divaksin Dosis Pertama

“Kami sangat sayangkan adalah ada penolakan dari Pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program pemerintah untuk target vaksinasi. Apalagi capaian vaksinasi Papua Barat ini masih rendah,” imbuhnya.

Menurut Gubernur, Pemkot Sorong harus mendukung program pemerintah apalagi program vaksinasi karena salah satu program prioritas di masa pandemi Covid-19 dan menjadi tanggung jawab semua termasuk partai politik.

Di tempat yang sama, Ketua DPD NasDem Kota Sorong, Ranley Mansawan, menyesalkan tindakan Pemkot Sorong yang tidak mendukung program kemanusiaan.

“Kenapa harus dilarang? Ini bukan kegiatan politik, tapi murni kegiatan kemanusiaan. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity dengan target 70 persen,” ujar Ranley.

Setelah sempat terjadi adu argumen dan mendapatkan dukungan masyarakat yang telah memenuhi tenda di Terminal Remu, rombongan Satpol PP akhirnya meninggalkan lokasi dan pelaksanaan vaksinasi oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat terus berjalan. (CP/red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here