MANOKWARI,Linkpapua.com-Penetapan lima program prioritas RKPD 2022 Papua Barat diharapkan dapat menjawab sejumlah persoalan dan tantangan pembangunan yang belum terselesaikan sebagaimana target RPJMD 2017-2022.
Dari sejumlah tantangan yang sampai kini masih belum terselesaikan, diantaranya, rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dibawah angka rata-rata nasional, ketimpangan pendapatan (Gini Rasio), tingginya persentase kemiskinan dan pengangguran terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang masih cukup signifikan.
“Hal-hal tersebut menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja diberbagai sektor pembangunan daerah Papua Barat tahun 2022,” kata Mandacan dalam sambutannya pada Pembukaan Musrembang Papua Barat, Selasa (20/4/2021) di Aston Niu Hotel Manokwari.
Dikatakan Mandacan, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan berbagai startegi inovatif dalam pendekatan perencanaan kerja secara tematik, holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien, dengan menetapkan lima program prioritas pembangunan tahun 2022.
Realisasi RKPD lima program prioritas tersebut ditargetkan sesuai atau sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat Tahun 2017 – 2022.
“Pencapaian yang realistis diharapkan memenuhi ekspektasi, sebagaimana pencapaian RPJMD,” tambah Mandacan.
Dijelaskan Dominggus Mandacan, sasaran Makro Daerah untuk capaian kinerja Tahun 2022 adalah laju pertumbuhan ekonomi pada 2020, yaitu 4,5% dan target capaian 2021 sebesar 4,9% . Laju inflasi sebesar 0,71% dan target capaian 2021 sebesar 0,68%. IPM sebesar 65,09% dan target capaian 2021 sebesar 65,40%. Indeks Rasio Gini sebesar 0,36% dan target 2021 mencapai 0,36 %.
Tingkat kemiskinan 2020 sebesar 21,37% dan target capain 2021 sebesar 21,25%. Tingkat pengangguran terbuka 6,80% target 2021 mencapai 6,60%. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,6 tahun dan target capaian 2021 sebesar 8 tahun.
Usia harapan hidup tahun 2020 sebesar 66,02% dan target capaian 2021 sebesar 67,02%. Sedangkan, pengeluaran perkapita ditahun 2020 sebesar Rp1.395.014 ditargetkan Tahun 2021 meningkat sebesar Rp1.450.000.
“Sasaran makro daerah tertuang dalam RKPD tersebut menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan daerah Papua Barat. Melalui kerja yang berbobot, tentu dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama,” tegas Mandacan.
Diakhir sambutannya, Mandacan berpesan kepada seluruh jajaran untuk mempelajari kembali Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Ini agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, selama melaksanakan program prioritas tersebut. Dan agar keuangan yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran,” kata Mandacan. (LP7/Red)
