Sabtu, November 27, 2021
28.8 C
Manokwari
28.8 C
Manokwari
Sabtu, November 27, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

143,796
Total Kematian
Updated on Saturday, 27 November 2021, 15:07 3:07 pm
8,093
Total Kasus Aktif
Updated on Saturday, 27 November 2021, 15:07 3:07 pm
4,255,268
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Saturday, 27 November 2021, 15:07 3:07 pm

Derek Ampnir Libatkan 10 Peneliti Unipa Kaji Dokumen RPB 2021 di 14 Kab/Kota

MANOKWARI, linkpapua.com – Pemprov Papua Barat melibatkan 10 akademisi Universitas Papua (Unipa) untuk mengkaji potensi bencana di 14 daerah. Para peneliti ini akan turun dan merangkum upaya mitigasi yang efektif.

Hal ini disepakati dalam rapat penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RDP) tahun 2021, di Aston Niu Hotel, Sabtu (6/11/2021). Rapat dimotori BPBD Papua Barat.

Tim ini direncanakan akan melaksanakan kajian di 14 kabupaten/kota dalam waktu dekat. Masing-masing akademisi akan didampingi tim BPBD dan Bappeda. Tiap tim terdiri dari 2 orang.

“Bapak Sekda sebagai atasan langsung BPBD Papua Barat akan menyurat ke pimpinan daerah sebelumnya, di kab/kota sebelum turun. Jadi koordinasi dengan pemda tetap dilakukan lebih awal,” jelas Kepala BPBD Papua Barat Derek Ampnir.

Menurut Ampnir, tim akan melakukan pemetaan potensi bencana. Ia memperkirakan kajian tim nanti lebih rumit. Sebab wilayahnya cukup luas dan untuk menjangkau seluruhnya membutuhkan waktu.

“Namun diharapkan bisa merangkum secara keseluruhan. Hasil kerja tim ini juga menentukan upaya kita dalam memetakan wilayah bencana ke depan. Lewat dokumen RPB ini akan menjadi panduan bagi masyarakat sekitar untuk memperkuat sistem pemerintahan guna meningkatkan efektivitas pelayanan penanggulangan bencana,” papar Ampnir.

Baca juga:  Tim Penyusun RPB Fokus pada 8 Bencana Rawan di Papua Barat

Ampnir mengemukakan, pelibatan para peneliti sangat krusial. Sebab akan memberi kajian dalam dokumen kebencanaan nanti.

“Ini sangat penting mengingat Papua Barat rentan dengan bencana. Dalam dokumen ini nantinya akan menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat sipil,” jelasnya.

Artinya lanjut Ampnir, dalam dokumen itu sudah memuat pemetaan berbagai potensi kerentanan dan risiko bencana dan bahayanya. Selain itu, kajian tadi memuat sumberdaya, yang bisa digerakkan dan dimanfaatkan dalam mengurangi berbagai risiko dan bahaya dari bencana tersebut.

“Karena dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. Hal ini dimulai dari review dokumen rencana penanggulangan bencana, ancaman apa saja yang ada di wilayahnya, dampak dan risiko yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Siapa saja yang terpapar dan terancam? Kelompok mana saja yang paling terdampak? Ini semua akan dikaji dan dirangkum nanti,” imbuh Ampnir. (LP2/red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here