Rabu, September 22, 2021
26.6 C
Manokwari
26.6 C
Manokwari
Rabu, September 22, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

140,954
Total Kematian
Updated on Wednesday, 22 September 2021, 20:22 8:22 pm
49,662
Total Kasus Aktif
Updated on Wednesday, 22 September 2021, 20:22 8:22 pm
4,198,678
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Wednesday, 22 September 2021, 20:22 8:22 pm

Serahkan Santunan Kematian, Bupati Manokwari Minta Perusahaan Daftarkan Karyawan BPJS TK

MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyerahkan santunan jaminan kematian dan beasiswa bagi ahli waris anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Manokwari, Senin (9/8/2021).

Bupati Hermus Indou menyambut baik adanya program jaminan sosial, baik pekerja formal maupun informal. Dia pun meminta kepada perusahaan untuk karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK).

“Pemerintah pusat sudah menginstruksikan semua pemda wajib menjamin masyarakat baik itu pekerja formal dan informal untuk tercover dalam jaminan sosial. Ini dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan di Manokwari. Pemkab mengupayakan menyelesaikan perda tentang perlindungan sosial bagi masyarakat dan pekerja. Sudah seharusnya perusahaan maupun lembaga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga jika terjadi musibah sudah ada jaminan,” ungkap Hermus.

Baca juga:  Upacara HUT Kemerdekaan Pemkab Manokwari, Bupati Ajak "Berperang" Lawan Pandemi

Selain akan membuat perda tentang jaminan sosial, pemkab juga akan mengalokasikan anggaran untuk itu. Bupati berpesan kepada ahli waris agar bisa memanfaatkan santunan tersebut untuk keperluan pendidikan dan bisa membuat usaha untuk keberlangsungan kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

Sementara, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Manokwari, Rian Dika Proyogi menyebutkan untuk Manokwari peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan mencapai 17.900 peserta.

“Presiden sudah mengeluarkan instruksi tentang jaminan sosial tenaga kerja yang perlu adanya peraturan bupati (perbup) dan peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum untuk menjamin peserta ketenagakerjaan,” ungkapnya. (LP3/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here