Selasa, Agustus 3, 2021
26.1 C
Manokwari
26.1 C
Manokwari
Selasa, Agustus 3, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

97,291
Total Kematian
Updated on Monday, 2 August 2021, 23:52 11:52 pm
523,164
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 2 August 2021, 23:52 11:52 pm
3,462,800
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 2 August 2021, 23:52 11:52 pm

Rapim-Musda DPD KNPI PB Belum Digelar, Sius Tegaskan Tak Ada Kepentingan

MANOKWARI, Linkpapua.com- Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat belum juga digelar.

Hal tersebut disebabkan sejumlah hal, seperti minimnya pendanaan dan masih dalam pandemi Covid-19.

Ketua KNPI Papua Barat, Sius Dowansiba. dalam pernyataan persnya, Sabtu (26/6/2021), mengatakan dengan sejumlah kendala tersebut, pihaknya akan menggelar pleno diperluas untuk memutuskan langkah yang akan diambil.

“Alasan belum digelar Rapim dan Musda karena Covid-19, pelaksanaan pilkada, dan pendanaan. Sehingga ditegaskan belum dilaksanakan itu bukan karena kepentingan,” ucap Sius.

“Saya sebagai ketua hanya ingin mengantarkan KNPI menjadi satu karena saya tidak ingin ada perpecahan pemuda di Papua Barat. Saya juga merasa aneh kalau ada pihak yang mengatakan KNPI ini punya anggaran.”

“Untuk pelaksanaan rapat pleno diperluas rencananya akan digelar 10 Juli dengan menghadirkan sejumlah unsur, seperti DPP KNPI, Pemda Papua Barat, ketua KNPI kabupaten/kota, dan organisasi terkait lainnya.”

Sius juga menampik belum terlaksananya Rapimda dan Musda dikarenakan dia ingin kembali menjadi ketua KNPI. Dia pun mempersilakan siapa pun pemuda di Papua Barat bisa meneruskan amanah yang nantinya diberikan.

“Jangan jadikan organisasi pemuda ini untuk kepentingan bisnis dan politik karena dapat merugikan pemuda lainnya. Siapa pun yang mau maju silahkan secara demokrasi karena ini sebagai pembelajaran proses diri ke depan sebagai pemimpin jangan ada dendam politik,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD KNPI Papua Barat, Jimi Liun Sanda, mengatakan nantinya dalam rapat pleno diperluas KNPI Papua Barat akan menjadi jelas kebijakan organisasi yang diambil.
Dijelaskannya, kepengurusan DPD KNPI Papua Barat periode 2016-2020 telah berakhir, tetapi karena situasi Covid-19 sehingga DPP KNPI memperpanjang kepengurusan DPD KNPI Papua Barat selama enam bulan.

“Proses perpanjangan ini dimaksudkan agar segala persoalan yang terjadi bisa dilewati sampai digelar Rapimda dan Musda. Nantinya dalam rapat pleno diperluas juga akan dihadiri oleh sejumlah pihak yang memutuskan langkah strategis yang harus diambil,” tutupnya. (LP3/Red)

Latest news