Selasa, Oktober 26, 2021
29 C
Manokwari
29 C
Manokwari
Selasa, Oktober 26, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

143,235
Total Kematian
Updated on Tuesday, 26 October 2021, 16:28 4:28 pm
13,554
Total Kasus Aktif
Updated on Tuesday, 26 October 2021, 16:28 4:28 pm
4,240,479
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Tuesday, 26 October 2021, 16:28 4:28 pm

Cek Kesiapan Sekolah Gelar PTM Terbatas, Komisi A Minta Prokes Harus Ketat

MANOKWARI, Linkpapua.com – Komisi A DPRD Manokwari mengunjungi sejumlah sekolah untuk menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, Kamis (7/10/2021). Sekolah yang dikunjungi yaitu SMPN 6 Manokwari, SMP Yapis, dan SMPN 13 Prafi.

Di SMPN 6 Manokwari, Misbah selaku kepala sekolah mengungkapkan bahwa dalam persiapan PTM terbatas, pihaknya mengutamakan vaksinasi Covid-19 pada guru-guru yang akan mengajar.

“Kita terus mendorong agar para guru sebelum dilaksanakannya PTM terbatas sudah divaksin sehingga sebagian besar memang sudah divaksin. Sedangkan, siswa memang ada yang sudah secara mandiri divaksin maupun mengikuti vaksinasi yang digelar disekolah ini. Pihak sekolah menyarankan agar orang tua bisa membawa anaknya divaksin. Itu demi ketenangan orang tua jika nanti sudah dilaksanakannya PTM,” ungkap Misbah.

Disampaikan juga bahwa sebelum diberlakukannya PTM terbatas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Selain itu, pihak sekolah juga sudah mempersiapkan Satgas Covid-19 di internal sekolah yang sudah mendapat pelatihan dari puskesmas.

Baca juga:  Terlambat 4 Bulan, Bupati Manokwari Akhirnya Serahkan RPJMD

Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Masrawi Aryanto, mengungkapkan yang terpenting dalam pelaksanaan PTM harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) agar tidak adanya klaster baru karena dilaksanakannya PTM.

“Meskipun PPKM di Manokwari levelnya sudah menurun, tetapi harus menjadi protokol kesehatan yang ketat agar tidak adanya klaster baru di sekolah. Dari aspirasi yang disampaikan orang tua memang anak-anak berharap agar dapat segera dilaksanakannya PTM meskipun terbatas. Karena pembelajaran melalui daring dianggap kurang maksimal dan efektif,” jelasnya.

Selain itu, Komisi A DPRD Manokwari mendorong agar pemerintah daerah melalui perangkat terkait dapat segera membuat regulasi sebagai dasar hukum dimulainya PTM terbatas di Manokwari. (LP3/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here