26.4 C
Manokwari
Minggu, Juli 6, 2025
26.4 C
Manokwari
More

    Soal Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Waterpauw Tekankan Satgas dan Kaposko Lebih Selektif

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com—Penjabat gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menekankan, Satuan Tugas (Satgas) dan Kepala Posko (Ka. Posko) stunting dan kemiskinan ekstrem lebih selektif.

    Penekanan tersebut, ia sampaikan saat memimpin rapat evaluasi intervensi percepatan penurungan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Senin (3/7/2023)

    Evaluasi kinerja satgas diperlukan, agar dalam waktu efektif upaya intervensi harus dilakukan sesuai dengan peran dan fungsi sertatanggung jawab.

    “Dari hasil intervensi telah diperoleh nilai positif dan perlu ditingkatkan guna menjawab harapan masyarakat serta menjalankan amanah negara,” ungkapnya.

    Baca juga:  Ketua Bhayangkari Manokwari Selatan Raih Juara 1 Lomba Video Wisata dalam Rangka HKGB Ke-72

    Selektifitas itu perlu diwujudkan oleh Satgas soal apa saja pointnya, target atau upaya yang akan dicapai.

    “Kemudian, sampai Juli ini sudah berapa anak yang dapat hasil intervensi dengan nilai negatif. Mungkin kemarin berat badan sekian? Sekarang sekian? Kemudian tinggi badan?,” ujar Waterpauw bertanya.

    Kepala Posko dan jajaran, lanjut Waterpauw, harus mengatur rencana kerja secara tepat dan terukur. Hal itu menjadi penting, karena gerakan intervensi yang dilakukan harus dikampanyekan.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Soroti Permohonan Izin Sektor Perikanan dan Pertambangan PBD

    “Kita target 3 bulan. Apa yang harus kita lakukan, rembukan dengan Bupati. Mendorong pembentukkan peraturan bupati di daerah, harus ada olah data mulai dari kampung, distrik atau kelurahan,” jelasnya.

    Gerakan Intervensi yang dilakukan pemerintah provinsi Papua Barat juga telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Waterpauw menginstruksikan, satgas untuk mendalami delapan (8) aksi konvergensi, yakni meliputi analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk Stunting

    Juga pembentukan Peraturan Bupati (Perbup), pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting dan review kinerja tahunan.

    Baca juga:  Lambannya Penetapan APBD 2021, Ganggu Kinerja DPU

    “Saya sudah lapor ke pak Menteri apa yang jadi langkah kita sehubungan dengan penurunan Stunting,” ujarnya.

    Waterpauw menambahkan, tugas pertama satgas adalah menganalisis situasi penurunan stunting dengan menyusun rencana kegiatan.

    “Kemudian, rembuk bersama bagaimana kita melaksanakan dan apa yang harus dibahas disitu. Apakah upaya mama dan bapak angkat efektif tidak? Harus ada toko masyarakat dilibatkan,” tandasnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Bung Karno Cup I 2025 Berakhir, Hermus Gelorakan Semangat Pemuda Dicabor...

    0
    ‎MANOKWARI, Linkpapua.com- Turnamen futsal Bung Karno Cup I 2025, yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, resmi...

    More like this

    Hermus Lantik TP-PKK dan pengurus Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Manokwari periode 2025-2030

    MANOKWARI, Linkpapua.com-  Bupati Manokwari Hermus Indou melantik Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(TP-PKK) dan...

    235 Racer Turun di Kejurnas Motoprix Kapolda Cup 2025

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79, Kapolda Papua Barat yang...

    BKD Papua Barat Pastikan Seleksi Pengangkatan 1.002 Honorer Rampung Juli Ini

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat memastikan proses seleksi pengangkatan 1.002...