26.3 C
Manokwari
Sabtu, April 20, 2024
26.3 C
Manokwari
More

    Revisi PP Nomor 106 Tahun 2021, DPR Papua Barat Siapkan Langkah Strategis Kawal Aspirasi MKKS

    Published on

    JAKARTA, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat akan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong aspirasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Hal ini terkait revisi PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh kabupaten/kota kembali ke tingkat Provinsi Papua Barat.

    Kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang awalnya di tingkat provinsi, atas dorongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sehingga di kembalikan ke kabupaten/kota tertuang dalam PP Nomor 106 Tahun 2021.

    Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Saleh Siknun, usai bertemu perwakilan MKKS di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022) malam, mengatakan pihaknya akan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong aspirasi para guru SMA/SMK supaya direvisi.

    “Kami akan menyiapkan langkah hukum maupun langkah politik untuk mendorong kepada pemerintah pusat untuk PP Nomor 106 tentang kewenangan, lebih khusus kewenangan pengelolaan SMA/SMK dikembalikan kepada Provinsi Papua Barat,” ungkap Saleh.

    Baca juga:  Demi Herd Immunity, Pemprov Papua Barat "Jemput Bola" Lakukan Vaksinasi

    Menurut Saleh, para guru merasa dengan kewenangan SMA/SMK dikelola di tingkat provinsi ada kemajuan bagi pelajar dalam pembelajaran, terutama di tingkat SMK.

    Pada pertemuan ini, kata Saleh, merupakan yang kedua kalinya. Perwakilan MKKS 13 kabupaten/kota bersama kepala cabang dinas sebelumnya melakukan pertemuan di Kabupaten Manokwari, beberapa waktu lalu.

    “Sebagai wakil rakyat yang punya kepedulian terhadap dunia pendidikan, kami siap mengawal aspirasi para guru tersebut. Kami berharap pemerintah pusat bisa dapat mengabulkan keinginan para guru sehingga dapat memajukan dunia pendidikan di Papua Barat,” harap Saleh.

    Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan kenapa 32 provinsi pengelolaan SMA/SMK diberikan kewenangan kepada tingkat provinsi, sedangkan Papua dan Papua Barat diberikan kepada kabupaten/kota.

    Dia berharap dalam PP Nomor 106 itu jangan ada kata kunci kewenangan “harus” dikelola oleh kabupaten/kota, tetapi harus menggunakan frasa “dapat”. Dengan begitu, kewenangan bisa dilakukan oleh kabupaten/kota dan juga provinsi.

    Baca juga:  Legislator Papua Barat Desak Dinas Pendidikan Awasi Dugaan Pungli PPDB

    Sementara, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedaida, mengatakan pihaknya akan mendorong aspirasi ini karena kepentingan kemajuan anak-anak Papua setelah kewenangan SMA/SMK dikelola provinsi.

    “Fraksi Otsus tetap mendorong aspirasi para guru yang disampaikan MKKS karena kepentingan anak-anak Papua yang sudah mengalami kemajuan setelah dikelola pemerintah provinsi. Pemerintah pusat diminta untuk merespons positif aspirasi ini,” ucapnya.

    Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, mengatakan aspirasi yang disampaikan MKKS merupakan hal yang wajar. Mengingat lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah walaupun regulasi sektoral, tetapi memberikan ruang kewenangan pengelolaan SMA/SMK di provinsi.

    Sase, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pemindahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi yang baru lima tahun lalu, kemudian dikembalikan ke kabupaten/kota, menurutnya sesuatu yang tidak gampang.

    “Seharusnya pemerintah pusat tidak serta-merta mendengar apa yang disampaikan teman-teman dari Provinsi Papua, tetapi mendengar aspirasi dari kami dari Papua Barat, di mana kami tahu betul bahwa usulan yang disampaikan tentang kewenangan pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke kabupaten/kota, ” jelas politisi NasDem ini.

    Baca juga:  Bapemperda DPR Papua Barat Lakukan Harmonisasi Ranperda

    Sase menuturkan bahwa kewenangan SMA/SMK yang dikembalikan ke kabupaten/kota sangat merugikan Provinsi Papua Barat. Pasalnya, akan muncul formasi baru, misalnya sesuai nomenklatur dibentuk cabang dinas pendidikan akan diubah lagi.

    “Yang jelas ada beberapa langkah yang kami lakukan, yaitu roadshow politik ke Komisi II, fraksi-fraksi DPR RI, kemudian Kementrian Pendidikan dengan melibatkan MKKS. Selain itu, ada langkah hukum uji materi PP Nomor 106 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung RI,” katanya.

    Dia menambahkan, DPR Papua Barat akan meminta kepada Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, untuk memfasilitasi 13 kabupaten/kota duduk bersama MKKS. Hal ini agar ada kesepakatan sebagai dasar Bapemperda membawa ke Dirjen Otda Kemendagri untuk memperkuat Perdasi pendidikan yang merupakan inisiatif eksekutif. (LP2/Red)

    Latest articles

    Pemkab dan Pemprov Siapkan Ganti Rugi Warga Terdampak Alihtrase Rendani

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou Jumat(19/4/2024) menggelar pertemuan dengan warga terdampak pembangunan alihtrase jalan menuju bandara Rendani. Disampaikannya, Pemda Manokwari dan Pemprov Papua Barat...

    More like this

    Tren Kasus DBD Naik, Dinkes Papua Barat Lakukan Edukasi di Masyarakat

    MANOKWARI, linkpapua.com- Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Feny Maya Paisey mengatakan, tren kasus DBD...

    Pemprov Papua Barat Segera Gelar Forum OPD dan Pra-Musrenbang

    MANOKWARI, linkpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar apel perdana pascalibur Idul Fitri, Jumat (19/4/2024)....

    Pasca-Idul Fitri, Dinas PUPR Papua Barat Benahi Kawasan KM 11 Manokwari

    MANOKWARI, linkpapua.com- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat mulai membenahi...