Jumat, Agustus 12, 2022
28.1 C
Manokwari
28.1 C
Manokwari
Jumat, Agustus 12, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Ranperda LKPD APBD 2021, Fraksi Golkar DPRD Manokwari Soroti PAD hingga BUMD

MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari menggelar rapat paripurna masa sidang II tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Rabu (3/8/2022).

Sebelum DPRD Manokwari akhirnya menyetujui Ranperda LKPD APBD 2021, Fraksi Golkar salah satu yang menyoroti sejumlah hal dalam pendapat akhir. Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari, Suriyati Faisal, menyampaikan perlu adanya sinkronisasi program dari pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional.

“Sebagai bentuk evaluasi terhadap APBD yang sudah berjalan diharapkan dapar terwujud aspirasi prioritas masyarakat. Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan dan rekomendadi terhadap LKPD 2022,” kata Suriyati.

Suriyati menyebut dari realisasi anggaran terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2021 sebesar Rp13 miliar, tetapi terdapat juga defisit anggaran Rp104 miliar dikarenakan menurunnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Fraksi Golkar meminta adanya kreativitas program terpadu antara OPD (organisasi perangkat daerah) dengan percepatan potensi dalam peningkatan PAD. Perlu adanya kajian potensi pendapatan daerah sehingga adanya identifikasi PAD demi kemandirian fiskal,” bebernya.

Baca juga:  Dana Otsus Dipangkas, DPRD Manokwari Sarankan Pinjam Uang untuk Tunjang Program
Baca juga:  Fraksi Golkar Desak Pemda Manokwari Segera Selesaikan Pembayaran Hak Ulayat Kantor DPRD

Dengan adanya Silpa, Fraksi Golkar meminta agar OPD dapat mempercepat realisasi anggaran. Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga perlu menjaga keseimbangan fiskal dengan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, perlu memperhatikan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasalnya, transfer ke kas daerah tergantung dalam daya serap program tersebut.

Pada kesempatan ini, Fraksi Golkar juga menilai belum ada upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan air bersih di Manokwari. Di luar itu, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan daerah (perusda) belum menunjukan hasil positif untuk memberikan kontribusi terutama dalam peningkatan PAD.

Dalam paripurna ini, Fraksi Golkar dan gabungan fraksi-fraksi di DPRD sepakat menyetujui dan menerima Ranperda LKPD APBD Manokwari 2021. (LP3/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here