Senin, September 20, 2021
28.1 C
Manokwari
28.1 C
Manokwari
Senin, September 20, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

140,468
Total Kematian
Updated on Monday, 20 September 2021, 09:48 9:48 am
60,969
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 20 September 2021, 09:48 9:48 am
4,190,763
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 20 September 2021, 09:48 9:48 am

Imbas PPKM, Serapan APBD Manokwari Masih di Bawah 30 Persen

MANOKWARI, Linkpapua.com- Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manokwari 2021 masih rendah memasuki Agustus 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari, drg. Hendri Sembiring mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga banyak kegiatan tertunda.

“Sampai tanggal 2 Agustus serapan anggaran di Manokwari baru mencapai 25,39 persen. Memang sampai saat ini serapan anggaran kita masih rendah. Ini dikarenakan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19,” kata Hendri usai bertemu dengan jajaran DPRD Manokwari, Senin (2/8/2021).

“Apalagi dengan adanya PPKM. Rapat-rapat, sosialisasi, dan penataran, pokoknya kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak bisa dilaksanakan. Ini yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan OPD,” imbuhnya.

Baca juga:  Pin dan Stiker "Saya Sudah Divaksin" Kini Sasar Pegawai Lingkup Pemkab Manokwari

Diungkapkannya, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang belum bisa dilaksanakan karena mempertimbangkan sarana dan prasarana.
“Kalau mau sosialisasi menggunakan daring belum bisa dilaksanakan karena tidak semua masyarakat mempunyai fasilitas, seperti HP android dan internet. Kalau pimpinan-pimpinan OPD masih bisa dilaksanakan kegiatan secara virtual. Untuk mempercepat proses serapan anggaran saya sudah perintahkan ke setiap asisten agar koordinir setiap OPD agar serapan bisa dilakukan. Waktu, kan, terus berjalan ini sudah memasuki semester kedua,” bebernya.

Dia menambahkan, untuk anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Kusus (DAK), sudah ada yang dalam proses untuk pencairan.

Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk bisa mengejar realisasi belanja.(LP3/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here