26.8 C
Manokwari
Jumat, Maret 29, 2024
26.8 C
Manokwari
More

    MRP PB Dukung Tindakan Hukum Aparat Ungkap Mafia Penikmat Hibah Otsus

    Published on

    MANOKWARI,Linkpapua.com- Majelis Rakyat Papua Barat provinsi Papua Barat (MRP PB) mendukung penuh tindakan hukum Kepolisian maupun Kejaksaan, dalam mengungkap jaringan mafia memainkan alokasi anggaran Otonomi Khusus (Otsus) di birokrasi pemerintahan.

    “Saya sangat mendukung tindakan (penyelidikan dan penyidikan) itu, terlebih lagi jika penanganannya dimulai dari pejabat birokrasi yang berkedok Yayasan penerima hibah Otsus, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Ketua MRP PB Maxsi Nelson Ahoren, Senin (28/6/2021).

    Ditemui Linkpapua.com diruang kerjanya, Ahoren mengungkap pengamatan lembaga kultur yang dipimpinnya itu, bahwa pemerintah selama mengelola anggaran Otsus yang berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga (termasuk Yayasan), dilakukan tanpa pertimbangan dan persetujuan lembaganya.

    Baca juga:  Soal Obat Sirop, BPOM di Manokwari Tunggu Arahan Pusat

    “MRP PB punya perwakilan (representasi) adat, agama dan perempuan yang tahu persis kondisi masyarakat penerima manfaat, tetapi kami pernah tidak dilibatkan untuk memberikan pertimbangan selama pemanfaatan dan pengelolaan anggaran Otsus, ini ada apa?,” kata Ahoren.

    Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP PB menjelaskan, rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga disampaikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk mendapat pertimbangan khusus menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.

    Baca juga:  Esterlina Rumfabe Jaring Aspirasi di Manokwari Timur: Perjuangkan Masyarakat Adat dan Perempuan

    Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan, bahwa tentang pembahasan rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kelompok kerja yang membidangi untuk mendapat persetujuan rapat pleno MRP, selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya rencana perjanjian.

    Ahoren berharap, ketentuan tersebut dapat menjadi cacatan penting Pemerintah Daerah Papua Barat dan kabupaten/kota untuk membenahi sistem pengelolaan anggaran Otsus, terutama yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

    Baca juga:  Temu Keluarga Alfons Manibui di Kampung Masui Dihadiri Caleg Lintas Partai

    Untuk diketahui, dugaan jaringan mafia dalam pengelolaan anggaran Otsus sebelumnya dibeberkan oleh anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma. Dirinya mengungkap, bahwa pihaknya memiliki bukti pendukung berupa dokumen atas berbagai kejanggalan dalam pemanfaatan dana Otsus, selama kurang 20 tahun.

    “Ada jaringan mafia penikmat anggaran Otsus di birokrat Papua Barat. Jaringan ini sampai juga pada tingkatan kabupaten/kota. Mayoritas dari mereka berkedok yayasan untuk dapat menerima hibah Otsus, dan saya punya data soal ini,” kata Wamafma.(LP7/red)

    Latest articles

    Kepolisian Kembali Membuka Penerimaan Taruna Akpol T.A. 2024 

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat Kombes Pol. Ongky Isgunawan,S.I.K. mengatakan pendaftaran anggota Polri terpadu telah dibuka melalui situs resmi https://penerimaan.polri.go.id mulai...

    MUI Papua Barat Keluarkan Imbauan Untuk LDII

    More like this

    Kembali Gelar Safari Ramadhan, BPW KKSS Papua Barat Sambangi 6 Kabupaten

    MANOKWARI, Linkpapua.com- BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) pada bulan Ramadhan 1445 H/2024 masehi...

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2...

    DPD RI- Pemprov PB Bahas Mekanisme Seleksi Anggota DPR Jalur Pengangkatan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat membahas...