23.8 C
Manokwari
Rabu, Juli 2, 2025
23.8 C
Manokwari
More

    Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Bentuk Tim P3DN, Termasuk di Papua Barat

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, mendorong pemerintah daerah (pemda) membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

    Pasalnya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diketahui 35 pemda belum membentuk P3DN. Pemda tersebut, yakni kabupaten-kabupaten yang tersebar di Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

    “Sebagian besar banyak yang belum membentuknya (Tim P3DN) dan ini mohon agar kabupaten yang di daftar ini segera mengantisipasi pembentukan Tim P3DN,” ujar Suhajar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program P3DN pada Pemda Tahun Anggaran 2023 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9/2023).

    Baca juga:  Mendagri Tantang 9 Daerah Asimetris Tunjukkan Kreativitas Wujudkan Kesejahteraan

    Dia mengatakan, saat ini pemerintah terus berkomitmen meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Komitmen itu telah dilakukan seluruh jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

    Ini terbukti dari data yang dihimpun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 14 September 2023, jumlah produk tayang e-katalog sebanyak enam juta lebih. Pihaknya terus mendorong daerah agar mengoptimalkan penggunaan P3DN.

    Baca juga:  Soal Molornya Dokumen APBD-P Papua Barat, Kemendagri Beri Waktu Sepekan

    Suhajar tak memungkiri, terlepas dari capaian positif yang dihasilkan, upaya mengoptimalkan program P3DN masih membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Sebab, diketahui masih terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan langkah tersebut.

    Ia menilai, komitmen dari kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan implementasi P3DN. Pasalnya, komitmen tersebut juga bakal menggerakkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk juga bekerja sama dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

    Baca juga:  Biro Hukum Kemendagri Terbitkan Noreg Perdasi Tata Cara Pemilihan Calon Anggota MRPB

    Pada kesempatan itu, Suhajar juga mendorong daerah meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah. Selain itu, daerah didorong pula untuk melakukan pendampingan kepada kalangan industri kecil dan menengah dalam hal memasukkan produk mereka ke dalam sistem e-katalog.

    “Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan. Kemudian upaya konkret kita antara lain mengutamakan penggunaan dalam negeri sudah jelas kita sepakat. Selanjutnya, mendorong pelaku usaha UMKM menayangkan kebutuhan (di e-katalog). Ini sudah sangat berhasil, kita berterima kasih kepada kawan-kawan di lapangan,” ucapnya. (*/Red)

    Latest articles

    DPRK Mansel Desak Pemkab Segera Terbitkan Izin Operasi SPBU Ransiki

    0
    MANSEL, LinkPapua.com - DPRK Manokwari Selatan (Mansel) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menerbitkan izin operasional bagi SPBU Ransiki yang hingga kini belum beroperasi. DPRK...

    More like this

    DPRK Mansel Desak Pemkab Segera Terbitkan Izin Operasi SPBU Ransiki

    MANSEL, LinkPapua.com - DPRK Manokwari Selatan (Mansel) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menerbitkan izin...

    Rangkaian Hari Bhayangkara ke-79, Polri dan KSPSI Gelar Bakti Sosial

    TANGERANG, Linkpapua.com- Rangkaian Hari Bhayangkara ke-79, Polri bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)...

    Muslimat NU Bintuni Warnai Tahun Baru Islam dengan Aksi Sosial-Jalan Sehat

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Menyambut tahun baru Islam 1447 hijriah dan momen 10 Muharam,...