26.9 C
Manokwari
Senin, Maret 4, 2024
26.9 C
Manokwari
More

    Inspektorat Disorot! Diduga Minta Honorer Cabut Laporan Pemalsuan Dokumen CPNS di Polda PB

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com- Kuasa hukum pelapor Forum Honorer Papua Barat mengungkap adanya dugaan intervensi dari Inspektorat terhadap pelapor untuk mencabut laporan dugaan pemalsuan dokumen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kasus ini tengah bergulir di Polda Papua Barat.

    “Kemarin, sejumlah honorer Papua Barat diundang ke Inspektorat Papua Barat mereka melakukan pertemuan. Inspektorat minta harus mencabut laporan Polisi, pemalsuan dokumen pengangkatan CPNS yang telah berproses di Polda Papua Barat,” kata Kuasa Hukum Forum Honorer, Rustam SH, Selasa (18/4/2023).

    Baca juga:  Pemeriksaan 771 ASN Dimulai Besok, Polda Papua Barat: Tersangka Bisa Bertambah

    Rustam lalu mempertanyakan sikap Inspektorat tersebut. Menurut dia, seharusnya lembaga itu mendukung para honorer untuk memberantas oknum-oknum yang menggunakan dokumen palsu agar diangkat sebagai CPNS.

    “Ini kan menyangkut 263, soal penggunaan surat palsu itu berarti ada pembuat dan ada pengguna. Kalau Inspektorat memaksakan agar dicabut berarti ada pembiaran. Berarti bisa saja semua orang masuk jadi CPNS menggunakan dokumen palsu, ini kan solusi yang tidak mencerminkan penegakan hukum,” tuturnya.

    Baca juga:  Raih WTP, Inspektorat Papua Barat Minta Tata Kelola Keuangan Dipertahankan

    Rustam menyayangkan hal tersebut. Sebab jika pencabutan itu benar-benar terjadi, Pemerintah Papua Barat terkesan memelihara para pelaku pembuat dokumen palsu untuk menjadi abdi negara melalui CPNS.

    Selain itu Rustam juga meminta Kapolda Papua Barat agar serius menangani laporan dugaan pemalsuan dokumen CPNS Papua Barat. Pasalnya hingga saat ini proses itu masih berada pada tingkat penyelidikan.

    “Proses laporan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan lamanya dan masih di tahap penyelidikan, kami minta Kapolda agar serius terhadap hal ini, kami nanti menyurat ke Kapolda meminta segera dilakukan gelar perkara,” ucapnya.

    Baca juga:  Besok, 3 Pasangan Bupati-Wabup Dilantik, Polda Papua Barat Turunkan 125 Personel

    Rustam menilai, dengan proses yang saat ini masih di tahap penyelidikan hal ini akan berpotensi ada upaya transaksional dalam penanganan laporan tersebut.

    “Saya baru lihat ternyata para saksi dipanggil dengan surat undangan bukan surat panggilan, kemudian proses yang begitu lama padahal sudah ada catatan Ombudsman serta barang bukti dan saksi-saksi yang telah memadai,” tuturnya. (LP2/red)

    Latest articles

    Ali Baham: Bank Papua Beri Andil Besar Menopang Pembangunan Daerah

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com-Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun buku 2023 di...

    More like this

    Ali Baham: Bank Papua Beri Andil Besar Menopang Pembangunan Daerah

    MANOKWARI, linkpapua.com-Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan...

    500 Bibit Cabai Ditanam di Kebun PKK Papua Barat, Target Panen 3 Bulan

    MANOKWARI, linkpapua.com- Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Siti Mardiana Temongmere menghadiri Gerakan...

    Sampaikan Ucapan HUT Satpol PP, Ali Baham: Jaga Profesionalitas, Layani Warga

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere memberikan ucapan selamat HUT...