26 C
Manokwari
Rabu, Desember 4, 2024
26 C
Manokwari
More

    Dominggus Tegaskan Honorer di Papua Barat akan Diangkat Jadi ASN Mulai Tahun ini

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan, pengangkatan honorer menjadi ASN akan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota mulai tahun ini. Dominggus sudah meneken SK PPPK untuk 5 tahun ke depan.

    “Setiap kabupaten dan kota supaya mengangkat honorer yang sudah mengabdi. Saya sudah sampaikan, bahwa saya sudah tanda tangan SK untuk PPPK lima tahun ke depan,” tutur Dominggus saat memimpin apel perdana di Kantor Gubernur Arfai Manokwari, Senin (3/1/2021).

    Baca juga:  Instruksikan Manfaatkan APBD Belanja Produk Lokal, Waterpauw: Jangan Simpan Uang Itu!

    Dominggus mengatakan, SK ia teken sejak 1 November 2021. Menurutnya, pengangkatan honorer akan melalui dua skema.

    Pertama, bagi honorer yang berusia 35 tahun ke bawah, mereka tetap akan mengikuti tes sebagai formalitas saja. Setelah itu mereka akan diangkat menjadi ASN.

    “Skema kedua, untuk honorer yang bekerja selama 35 tahun ke atas mereka diangkat dalam kategori PPPK,” jelasnya.

    Baca juga:  Dongkrak Industri Penunjang, ini 3 Program Strategis SKK Migas

    Menurut Dominggus, penandatanganan SK PPPK dilakukan untuk menjamin agar jangan lagi ada aksi aksi yang mempertanyakan status honorer. Ia menjamin bahwa apa yang dilakukannya ini berdasarkan.

    Ia juga menyampaikan, 512 honorer akan diangkat bersamaan. Pendaftarannya akan dibuka Januari ini atau Februari mendatang

    “Ketika formasi ini kita buka, yang 512 mereka mendaftar lalu tes formalitas saja. Kemudian kita usul, NIP-nya akan turun,” bebernya.

    Baca juga:  Kejati PB Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Kongres Pemuda Katolik

    Masih kata Dominggus, untuk 546 honorer di kabupaten dan kota seluruhnya sudah dibagi berdasarkan kebutuhan. Total formasi yang diberikan tahun ini sebanyak 1.002 kuota. Ini untuk honorer di seluruh Provinsi Papua. Jumlahnya sedikit menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 1.283 kuota.

    “Sekarang 1.002. Untuk itu OPD-OPD segera kasih masuk data,” imbuhnya. (LP2/Red)

    Latest articles

    Cheroline C Makalow Heran Tambang Emas Ilegal Papua Barat tak Dibahas...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalow mengaku heran tidak ada data aktivitas penambangan emas ilegal di Papua Barat yang masuk...

    More like this

    Cheroline C Makalow Heran Tambang Emas Ilegal Papua Barat tak Dibahas di DPR RI

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalow mengaku heran tidak ada...

    KPU Bintuni Rampungkan Penghitungan Suara 14 Distrik, Yo Join Unggul Sementara  

    TELUK BINTUNI,Linkpapua.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Teluk Bintuni telah merampungkan rekapitulasi penghitungan...

    Pemprov Papua Barat Dorong Peningkatan Sektor UMKM untuk Penguatan Fiskal daerah

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat Setian dalam pertemuan tahunan Bank...