MANOKWARI, LinkPapua.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat tengah berupaya mempercepat realisasi serapan anggaran yang baru mencapai 26,78 persen hingga Juni 2023.
Plt. Kepala DPMK Papua Barat, Legius Wanimbo, menjelaskan beberapa alasan di balik hal tersebut. Salah satunya adalah karena belum ada pejabat kepala dinas definitif.
“Tidak semata-mata mengejar serapan anggaran, tetapi harus pastikan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Misalnya, kalaupun pengusaha haruslah orang asli Papua karena otonomi khusus (otsus),” ujarnya kepada wartawan, Senin (31/7/2023).
Legius juga menyatakan bahwa beberapa program telah diunggah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang dan jasa.
“Laporan yang saya terima menunjukkan progres peningkatan. Artinya sudah ada beberapa program yang masuk. Saya optimistis realisasi anggaran kita bisa maksimal,” katanya.
Untuk mengatasi hambatan program yang belum berjalan, Legius telah mengagendakan rapat internal guna merumuskan rencana lebih lanjut. Terlebih, baru-baru ini DPR Papua Barat memberikan catatan terkait program yang belum terealisasi.
“Kita harus gerak cepat untuk ke sana, masyarakat menunggu pelayanan, dampaknya ke mereka,” ucapnya. (*/Red)
