25.5 C
Manokwari
Sabtu, Juni 15, 2024
25.5 C
Manokwari
More

    Pj Sekda Papua Barat: Butuh Investasi untuk Mendorong Ekonomi Daerah

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Penjabat Sekda Papua Barat Yacob Fonataba mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah memperbaiki iklim investasi. Investasi diakui mengalami kontraksi hingga pertumbuhan ekonomi melambat.

    Hal ini diutarakan Yacob saat membuka Konsolidasi Implementasi Pengawasan Terpadu OSS-RBA dan Pengelolaan DAK Nonfasilitas Penanaman Modal Provinsi Papua Barat 2024 di Swissbel Hotel Manokwari, Kamis (14/3/2024).

    “Saat ini negara membutuhkan investasi. Karena pertumbuhan ekonomi negara saat ini sangat sulit sekali. Menaikkan konsumsi masyarakat bukanlah hal yang gampang. Menaikkan ekspor bukan hal yang gampang juga, karena naik sedikit saja sangat sulit,” jelas Yacob.

    Baca juga:  SK Mendagri, Ini Nama-Nama Tiga Penjabat Kepala Daerah di Papua Barat

    Yacob menyebutkan, lewat sebuah investasi pemerintah ingin membuka kesempatan kerja yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Oleh sebab itu, investasi harus terus tumbuh.

    “Investasi akan mendatangkan penerimaan bagi negara dan penerimaan bagi daerah. Oleh sebab itu kegiatan yang dilaksanakan ini sangat penting sebagai petunjuk awal melaksanakan kegiatan pengawasan perijinan OSS-RBA,” paparnya.

    Baca juga:  Pasang Stiker-Pin "Saya Sudah Divaksin", Pemkab Manokwari Sasar 2 Hotel dan MCM

    Yacob menjelaskan, pengawasan terpadu dan terintegrasi melalui sistem OSS-RBA ini dilaksanakan dengan sasaran kepada pelaku usaha UMKM dan non UMKM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan petunjuk Kementerian Investasi RI.

    Pelaksanaan model pengawasan penanaman modal terpadu di tahun 2023 dan 2024 dengan PTSP Provinsi Papua Barat menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) .

    “Oleh sebab itu diharapkan DPMPTSP kabupaten harus menerapkan modal pengawasan terpadu tersebut di daerah dalam menjadi indikator ukuran kinerja penyerapan anggaran dan sesuai dengan ketentuan wajib tanpa pengecualian,” jelasnya.

    Baca juga:  13 Jabatan di Pemprov PB Kena Evaluasi Kinerja, Ada Pejabat Berpotensi Nonjob

    Sebab menurut Yacob, hal ini sudah terkoneksi dengan laporan berbasis aplikasi dan alokasi khusus sidak kementerian investasi RI. Seperti yang diketahui OSS-RBA memiliki beberapa kewenangan akun pengguna. Beberapa di antaranya yaitu akun perizinan dan akun pengawasan.

    “Kedua akun ini berbeda petunjuknya, sehingga untuk kegiatan pengawasan terpadu wajib menggunakan akun pengawasan,” ujarnya. (LP12/red)

    Latest articles

    KPU Papua Barat Tetapkan 35 Caleg Terpilih, Golkar Jadi Ketua DPR...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menetapkan 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat periode 2024-2029. Penetapan dilakukan...

    30 Caleg Terpilih Ditetapkan KPU Manokwari

    More like this

    KPU Papua Barat Tetapkan 35 Caleg Terpilih, Golkar Jadi Ketua DPR Papua Barat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menetapkan 35 anggota Dewan Perwakilan...

    Ditlantas Polda Papua Barat Raih Penghargaan di 2 Kategori

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat meraih prestasi dalam Rapat Kerja Teknis...

    Pemprov PB Rancang Sekolah Ramah Anak-Gender, Dimulai dari SMA Unggulan

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Biro Kesra Pemprov Papua Barat bersama otoritas terkait tengah merancang sebuah...