MANOKWARI – Linkpapua.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari mengapresiasi kehadiran Satgas Korpsupgah KPK RI di Manokwari.
Di mana, Pemkab Manokwari mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendampingan, bimbingan dan bantuan dari KPK RI dakam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, tertib ,taat pada aturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan.
Khususnya dalam memaksimalkan tata kelola pemerintah daerah pada delapan area intervensi yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD (Bappeda dan BPKAD), pengadaan barang dan jasa (PBJ), Perizinan (PTSP), Apip (Inspektorat) ,manajemen ASN (BKPP), Optimalisasi pajak daerah (Bapenda), manajemen aset daerah (BPKAD) dan Tata kelola keuangan desa (DPMK).
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan, ini sangatlah penting, karena temuan dan permasalahan yang telah di ungkapkan dalam evaluasi KPK RI, tidak ada manfaatnya apabila pemerintah daerah tidak menghiraukan dan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasinya.
“Jika tidak ditindaklanjuti bagaimana yang direkomendasi oleh KPK RI, hal ini dapat berakibat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, bahkan bisa membawa kita harus berusan dengan aparat penegak hukum dan kita semua tidak pernah menginginkan hal ini terjadi,” bebernya saat Rapat Koordinasi Evaluasi Monitoring Center Prevetion (MCP) 2021, Sosialisasi MCM 2022 dan pemaparan pengelolaan aset dan pajak Pemkab Manokwari yang dilaksanakan di Ruang Sasana Karya Kantor Bupati, Selasa (7/6/2022).
Ia menjelaskan, pada tahun 2020 nilai MCP mencapai 65,79% (peringkat ke-2 di Papua Barat). Pada tahun 2021 capaian MCP kita turun menjadi 51,72 % (tetap pada peringkat 2).
“Pemerintah berkomitmen akan berupaya untuk segera menindaklanjuti dan memperbaiki permasalahan yang di temukan dalam evaluasi yang dilakukan oleh tim satgas KPK RI, agar tata kelola menjadi lebih baik,” jelasnya.
Hermus Indou juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk meningkatkan kinerjanya dan khusus 8 OPD terkait yang disampaikan tadi agar berupaya merealisasikan target yang diberikan KPK RI, yang ditandai dengan meningkatnya capaian MCP kabupaten manokwari pada tahun 2022.
Ia juga mengajak pemerintah untuk menyambut dengan semangat atas kepedulian KPK RI yang bersedia membantu memecahkan persoalan-persoalan yang ada di daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
“Karena tidak semua daerah mendapat kesempatan yang sama mendapatkan bimbingan, pendampingan, dukungan dan bantuan dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” bebernya.
“Terima kasih dan apresiasi kepada KPK RI, atas semua bantuan dan kerjasama semoga Pemkab Manokwari dapat meningkatkan sinergi. Kerjasama serta mendukung KPK RI dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tandasnya. (LP8/red)
