27.9 C
Manokwari
Kamis, Juni 20, 2024
27.9 C
Manokwari
More

    Pemprov-Kejati Papua Barat Teken MoU, Perkuat Kolaborasi Hukum

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyerahan aset dari pemprov kepada kejati. Penandatanganan MoU berlangsung di Gedung Auditorium PKK Papua Barat, Selasa (19/12/2023).

    Pj Gubernur Ali Bahan Temongmere mengatakan, kerja sama ini merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dan kejaksaan. MoU ini juga bermanfaat dalam menunjukkan kesamaan pandangan.

    Baca juga:  Pasar Sanggeng Mulai Dibongkar, Waterpauw: Harus Lebih Bagus dari Pasar Mama-mama Papua di Jayapura

    “Dengan upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha akan lebih cepat dan tepat sasaran”, terang Ali Baham.

    Dikatakan Ali Baham, Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat diharapkan selalu bisa berkoordinasi dan saling memberikan informasi.“Pertimbangan hukum, konsultasi hukum, dan tindakan hukum lainnya, sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya pergerakan hukum di wilayah Provinsi Papua Barat,” jelasnya.

    Baca juga:  Operasi Zebra Mansinam Polresta Manokwari: Tilang 74 Pelanggar, 1 Lakalantas Meninggal

    Ia pun berharap agar pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejaksaan selalu mengedepankan komunikasi untuk mencari solusi atas permasalahan hukum. Sehingga berdampak positif terhadap pembangunan pada semua bidang.

    Ia mengatakan, perjanjian kerja sama ini juga diharapkan akan memberikan dampak positif. Guna menegakkan hukum dari luar. Juga dalam birokrasi pemerintah. Perjanjian kerja sama sudah menjadi bagian tugas dari ASN sebagai abdi Negara.

    Baca juga:  Pembangunan Anjungan Papua Barat di TMII Sudah 90 Persen

    Menurutnya sebagai peran pemerintah bisa saja menghadapi permasalahan hukum. Salah satunya di bidang perdata dan tata usaha. Tidak ada gugatan dari masyarakat atau pihak ketiga. Pelaksanaan pekerjaan pemerintah di Papua Barat dapat meminta bantuan hukum . (LP12/red)

    Latest articles

    Demo Tuntut jadi ASN Berujung Ricuh, Kantor BKPP Bintuni Dirusak

    0
    BINTUNI,LinkPapua.com-Sekelompok massa berunjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Teluk Bintuni, Rabu (19/6/2024). Aksi ini berujung ricuh. Massa melakukan perusakan di kantor...

    More like this

    Demo Tuntut jadi ASN Berujung Ricuh, Kantor BKPP Bintuni Dirusak

    BINTUNI,LinkPapua.com-Sekelompok massa berunjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Teluk Bintuni,...

    Kasus Korupsi Beras di Bintuni Naik ke Penyidikan, ASN Calon Tersangka

    TELUK BINTUNI,Link Papua - Polisi menaikkan status kasus dugaan penyelewengan beras Bulog ASN di...

    Pilkada 2024, PDIP Papua Barat Menunggu Arahan DPP

    MANOKWARI, Linkpapua.com- 2 bulan jelang pendaftaran calon kepala daerah pada Agustus mendatang, Partai Demokrasi...