MANOKWARI, Linkpapua.com- Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Papua Barat kembali menyatakan komitmennya merawat NKRI dan mencegah paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi di Provinsi Papua Barat.

Pendeta Solemen Manufandu M.Th yang merupakan Wakil Ketua PGGP Papua Barat mengatakan, untuk merawat dan mengisi kemerdekaan harus dilakukan bagaimana mencetak generasi orang asli Papua (OAP) yang mampu bersaing dari segala bidang.

“Kami sudah komitmen untuk selalu menyampaikan kepada 53 denominasi gereja yang ada di bawah wadah PGGP, kita sepakat menolak yang namanya radikalisme dan intoleransi. Kami akan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,” ucap Pendeta Manufandu.

Hal itu disampaikan Pendeta Manufandu saat menghadiri Rapat Koordinasi dalam Meningkatkan Sinergitas dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Terorisme, Radikalisme, dan Intoleransi di Wilayah Provinsi Papua Barat, Selasa (22/06/2021).

Sebagai bukti, ucapnya, jika terjadi sesuatu persoalan di Papua Barat, ketika seorang tokoh agama atau pendeta yang datang menengahi, maka umat di bawahnya akan mendengar suara dan taat karena pendeta menjadi panutan.

Disinggung terkait kesenjangan sosial yang masih dijadikan isu tertinggi di tanah Papua khususnya di Papua Barat, ia menjawab bahwa kucuran dana otonomi khusus (otsus) yang begitu besar semestinya mampu menjawab hal ini.

“Ini harus ditangani dengan baik supaya orang Papua itu jangan terpinggirkan terus. OAP itu harus menjadi pemain dalam (pembangunan) ekonomi dan pemain dalam semuanya,” sambungnya.

Bahkan, kata dia, PGGP tiap tiga bulan bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini gubernur untuk memberikan masukan-masukan. Kata dia, banyak hal yang telah gubernur jalankan terkait masukan tersebut.

Dia mengajak sebagai umat yang beragama untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI dalam mengisi kemerdekaan yang telah dilahirkan oleh para pahlawan bangsa.

“Kalau dari MUI berkata buat muslim, nah itu yang harus dilakukan. Begitupun kalau dari Kristen, kalau dari PGGP berkata harus dilakukan,” tutur Pendeta Manufandu.

Ketua Muhammadiyah Papua Barat, Dr. Mulyadi Djaya, mengemukakan bahwa pentingnya pencegahan yang harus dimulai dari hulu tentang kesenjangan ekonomi.

“Saya kira hal-hal mendasar terkait harus diperhatikan baik dan pemberdayaan orang asli Papua dari segala bidang khususnya di kalangan bawah,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Binmas Polda Papua Barat, Kombes Pol Bagijo Hadi Kurnijanto, S.I.K menuturkan, bahwa selaku pembina kamtibmas berharap para tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan semua elemen untuk ikut berperan menciptakan daerah yang aman serta kondusif.

“Yang dikatakan teroris adalah kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang melakukan teror pembakaran fasilitas kesehatan dan sekolah serta pembunuhan terhadap masyarakat sipil. Tolong diluruskan ke masyarakat kita, kadang sengaja dipelintir atau dibolak-balik,” terang Kombes Pol Bagijo.

Selain itu, juga hadir ormas-ormas keagamaan, organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan, HMI, GMKI, GMNI. Kegiatan diakhiri dengan pembacaan deklarasi menolak paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi serta penandatanganan pernyataan tersebut. (LP3/Red)