27.9 C
Manokwari
Selasa, Februari 27, 2024
27.9 C
Manokwari
More

    Perusahaan Malas Lakukan Pelaporan Izin Lingkungan, DLH Papua Barat Hanya Bisa Tegur

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Sesuai aturan perusahaan wajib melakukan pelaporan terkait perizinan lingkungan tiap enam bulan sekali. Nyatanya, hampir seluruh perusahaan (kalau bukan seluruhnya) di Provinsi Papua Barat tidak patuh pada aturan itu.

    Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Papua Barat, Daniel Leonard Haumahu, menyebutkan hingga saat ini hanya ada satu perusahaan yang aktif melakukan pelaporan ke dinas kaitan dengan perizinan lingkungan.

    “Perusahaan punya kewajiban yang harus dilakukan setiap enam bulan sekali. Dia harus melakukan pelaporan ke dinas. Di Papua Barat ini, dari sekian banyak, hanya satu perusahaan yang sering buat laporan izin lingkungan, yakni cuma Wijaya Sentosa,” kata Leonard kepada wartawan di sela sosialisasi tata cara pengaduan pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi, Senin (12/12/2022), di salah satu hotel di Manokwari.

    Baca juga:  Pj Gubernur Waterpauw Lepas 322 JCH Asal Papua Barat

    Dia meminta pihak terkait jika jika ada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban terkait dengan perizinan lingkungan agar dilakukan penahanan perizinan terlebih dahulu. Saat ini, kata dia, juga jadi tantangan karena hubungan dengan sektor koordinasi belum bagus dengan dinas.

    Baca juga:  Pj Gubernur PBD Mesti OAP, Waterpauw: Setuju, tapi Itu Prasyarat

    “Kalau koordinasi antarsektor ini kelihatan belum bagus. Namun, dengan PTSP kita sedikit ada kerja sama yang baik,” ungkapnya.

    Sejauh ini, kata dia, untuk perusahaan, baru sebagai teguran tertulis dan sanksi administrasi. Pihaknya tidak bisa memproses secara hukum karena di dinas tidak ada anggaran terkait hal tersebut.

    Baca juga:  HUT Ke-23 Papua Barat, Penjabat Gubernur Ziarah di TMP Trikora

    “Kalau kami hanya teguran secara tertulis dan teguran administrasi. Namun, jika sampai penegakan hukum kita buang ke teman-teman Gakkumdu atau kita bisa oper ke Reserse (Polda) karena belum lama ini kita silaturahmi dengan Polda terkait hal itu,” paparnya.

    Menurut dia, masyarakat juga jangan menganggap bahwa Amdal sebagai kelengkapan administrasi saja.

    “Kita hilangkan budaya itu soal Amdal. Karena ini merupakan fungsi kontrol dan komitmen daripada pelaku usaha dalam mengelola lingkungan hidup,” paparnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Hermus Indou Impikan Mall Pelayanan Publik di Manokwari

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah kabupaten Manokwari menerima Piagam Penghargaan Penilian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari Ombudsman RI. Penghargaan tersebut diserahkan langsung...

    More like this

    Lantik 64 Kepsek-Pengawas, Bupati Hermus: Kerja dengan Baik, ini Amanah

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou melantik dan mengukuhkan pejabat fungsional pengawas dan kepala...

    Forum Masyarakat SAIRERI Usul Keterwakilan OAP di DPR RI dari Jalur Afirmasi

    MANOKWARI, linkpapua.com- Ketua Forum Masyarakat SAIRERI, Derek Ampnir mengatakan, untuk mencegah konflik pasca-Pemilu 2024,...

    Mahasiswa Geruduk Kantor Bawaslu Papua Barat, Tuntut Tindakan Tegas Pelanggaran Pemilu

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Puluhan massa yang terbagung dalam Solidaritas Mahasiswa Hukum Manokwari mendatangi kantor Badan...