25.8 C
Manokwari
Jumat, Februari 23, 2024
25.8 C
Manokwari
More

    Penyidik Segera Gelar Perkara Kasus Perkawinan Paksa yang Jerat Pejabat KPU Bintuni

    Published on

    BINTUNI,Linkpapua.com- Oknum pejabat Sekretariat KPU Teluk Bintuni berinisial SBM yang dilaporkan dengan sangkaan tindak pidana kekerasan seksual, terancam pidana penjara 9 tahun. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Teluk Bintuni akan segera melakukan gelar perkara.

    Sebelumnya, SBM dilapor atas dugaan pemaksaan perkawinan terhadap SA. SA sendiri adalah pegawai honorer di KPUD Teluk Bintuni yang sudah diberhentikan dari pekerjaannya sejak Desember 2022 lalu.

    Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun menjelaskan, kasus ini terus didalami. Pihaknya sudah mendengarkan keterangan 14 orang saksi.

    Baca juga:  Kunjungan Studi ke Pemprov Jateng, Ini Kesan Hermus Indou

    “Penyidik juga sudah mengambil keterangan kedua belah pihak, yakni pelapor dan terlapor. Senin depan kami berencana gelar perkara ini, untuk memastikan apakah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sehingga prosesnya harus kami naikkan dari penyelidikan ke penyidikan,” jelas Tomi Marbun di kantornya, Jumat (10/3/2023).

    Selama proses penyelidikan, pasal yang disangkakan ke SBM adalah Pasal 6b, Pasal 6c dan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bunyi dari pasal ini disampaikan Tomi Marbun; Setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama selama 9 tahun, dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

    Baca juga:  Kasus Kekerasan Seksual Oknum Pejabat Bintuni, Hari ini Terduga Pelaku Diperiksa

    Perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini dilaporkan SA ke Polres Teluk Bintuni pada Sabtu (14/1/2023) sekitar pukul 14.00 WIT. Surat Tanda Terima Laporan Polisi perkara ini diterima SA dengan nomor LP/B/07/I/2023/SPKT/ Res Teluk Bintuni /Papua Barat tertanggal 14 Januari.

    Baca juga:  3 Pejabat Polres Mansel Berganti, AKP Seno Hartono jadi Kasat Reskrim

    Usai membuat LP, SA langsung diarahkan ke ruang penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menjalani pemeriksaan. SA diperiksa penyidik PPA selama hampir 5 jam dan menjawab sebanyak 23 pertanyaan. (LP5/red) 

    Latest articles

    Pleno di Distrik Kokas Fakfak Diduga Dimanipulasi, Suara Uswanas dari 119...

    0
    KOKAS,LinkPapua.com– Pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu 2024 di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat diduga dimanipulasi. Sejumlah caleg melaporkan suaranya berkurang, sementara ada...

    More like this

    Besok Pergeseran Logistik, Kapolres Mansel Cek Kesiapan Personel

    MANSEL, linkpapua.com- Kapolres Manokwari Selatan AKBP Eliantoro Jalmaf memimpin apel gabungan pengecekan kesiapan pengamanan...

    BPJS-KPU-Dinkes Mansel Teken Komitmen, Petugas KPPS dapat Perlindungan JKN

    RANSIKI, linkpapua.com- BPJS Kesehatan bersama KPU dan Dinas Kesehatan Manokwari Selatan menandatangani komitmen bersama...

    Kapolda Papua Barat Harap Semua Pihak Ikut Ciptakan Rasa Aman Jelang Pemilu

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan, keamanan dan...