26.7 C
Manokwari
Minggu, Mei 18, 2025
26.7 C
Manokwari
More

    Orgenes Wonggor: Perampingan OPD di Pemprov PB Demi Efisiensi Anggaran

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com – Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebuah kebutuhan. Menurutnya, langkah itu sudah relevan dengan kondisi pemerintahan.

    “Sebab dengan struktur organisasi yang besar, tentu membutuhkan pembiayaan yang sudah pasti sangat besar juga. Belanja rutin itu porsinya lebih besar dari belanja modal. Padahal hari ini, dibutuhkan anggaran itu harus lebih banyak pada belanja modal. Beberapa OPD yang dianggap tidak terlalu urgen dipertahankan, itu harus dilihat secara objektif bisa digabungkan. Sehingga ada penghematan anggaran,” jelas Wonggor, Senin (23/10/2024).

    Baca juga:  Pelajar di Kaimana Sambut Positif Program Layanan Kesehatan Dinkes PB

    Menurutnya, dengan adanya perampingan struktur organisasi, tentu alokasi anggaran pada belanja modal bisa dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah ini.

    “Belanja modal itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terus terang, kita punya belanja rutin cukup besar. Kita tidak saja berbicara soal mempertahankan dinas atau biro, tetapi lihat juga manfaat anggaran yang besar untuk membangun masyarakat,” ujarnya.

    Baca juga:  Polda PB Bantah Pengusutan Kasus Pemalsuan Dokumen CPNS Lambat: Segera Gelar Perkara

    Dalam kesempatan yang sama, Wonggor menegaskan, DPR Papua Barat tetap mendukung atau mempertahankan keberadaan OPD (dinas dan biro) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Papua Barat.

    “Kita akan berikan masukkan kepada gubernur sebelum perda itu ditetapkan. Sehingga mana saja yang harus dipertahankan ataupun merger, itu kita akan lihat sangat hati-hati,” ucapnya.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Fokus Buka Akses Transportasi ke Wilayah Terisolasi

    Diakui Wonggor, perampingan OPD akan berimbas pada hilangnya sejumlah jabatan. Artinya ini akan mengakibatkan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat kehilangan jabatan.

    “Kehilangan jabatan itu pasti ada, tetapi kita juga harus berpikir baik dan melihat juga kepentingan masyarakat. Provinsi ini hadir untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk membiayai birokrasi saja,” pungkasnya. (LP1/red)

    Latest articles

    Polisi Himbau Masyarakat Laporkan Aksi Premanisme Melalui Call Center Maupun WA...

    0
    JAKARTA, Linkpapua.com-Divisi Humas Polri kembali mengajak masyarakat untuk tidak segan-segan mengadukan aksi premanisme yang meresahkan. Pengaduan dapat dilakukan ke hotline Polri di 110 tanpa...

    More like this

    Polisi Himbau Masyarakat Laporkan Aksi Premanisme Melalui Call Center Maupun WA Aduan

    JAKARTA, Linkpapua.com-Divisi Humas Polri kembali mengajak masyarakat untuk tidak segan-segan mengadukan aksi premanisme yang...

    Tiba di Makassar, Jemaah Calon Haji Manokwari Jalani Pemeriksaan Akhir

    MAKASSAR, LinkPapua.com - Sebanyak 33 jemaah calon haji (JCH) asal Manokwari, Papua Barat, yang...

    Polisi Tangkap 23 Preman Berkedok Jukir Liar di Bogor, Sita Uang Pungli dan Miras

    BOGOR, Linkpapua.com-Kepolisian Resort(Polres) Bogor bersama TNI dan Satpol PP menggelar operasi premanisme di sejumlah...