27.5 C
Manokwari
Senin, Mei 27, 2024
27.5 C
Manokwari
More

    Keamanan-Kapastian Hukum, Bikin Investasi Papua Barat Melambat

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengungkap, masalah mendasar di Provinsi Papua Barat dalam memajukan daerah, ialah soal investasi. Banyak investor yang menarik diri lantaran selalu terbentur dengan prasyarat perihal kepastian hukum dan keamanan operasional.

    “Salah satu hal yang bisa menggerakkan ekonomi daerah adalah investasi. Investor, berimplikasi pada investasi daerah karena perekonomian daerah tidak bisa digerakkan hanya berdasarkan APBD,” kata Rumadi kepada insan Pers di Manokwari, Papua Barat, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 bidang tata kelola pemerintahan, Selasa (14/12/2021).

    Rumadi menuturkan, pada 2018 lalu, ada investor yang sebenarnya berminat menanamkan modalnya pada suatu kawasan di daerah Sorong. Dinas penanaman modal wilayah setempat pun sudah menyediakan segala kebutuhan, mulai dari listrik, gas hingga air bersih agar investasi segera dapat dilakukan.

    Baca juga:  Papeda Muncul di Google Doodle, Peringati Pengakuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda

    Akan tetapi, perihal investasi itu tak kunjung terealisasi dan bahkan sama sekali tak mendapat kejelasan lebih lanjut hingga saat ini. Hal serupa pun terjadi pada pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang juga berlokasi di Sorong.

    Menurut Rumadi, kegagalan investasi itu akibat dari lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik, seperti perizinan tata niaga, pengelolaan keuangan negara dan juga dalam hal penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

    “Hal-hal seperti ini yang menjadi masalah daerah (Papua Barat). Padahal, hasil dari investasi itu cukup besar bagi perekonomian daerah, bukan hanya untuk masyarakat Sorong tetapi juga Papua Barat,” ujar Rumadi.

    Selain itu, Rumadi melanjutkan, bahwa sejak 9 Agustus hingga 13 Desember 2021, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah menerbitkan 65 ijin yang berkaitan dengan investasi. Akan tetapi, puluhan ijin itu kebanyakannya hanya berasal dari sektor kesehatan dan perikanan.

    Baca juga:  Hati-hati! Jalan Depan Polsek Warmare Manokwari Amblas Belasan Meter

    Pihak Kedeputian V KSP mendapatkan data tersebut saat menyambangi PTSP, guna mengetahui soal perijinan investasi yang telah terdata dan terdaftar melalui system Online Single Submission (OSS).

    “Data yang kami terima, baru sebanyak 65 ijin diterbitkan sejak OSS diresmikan pada Agustus lalu. Kebanyakan ijin itu pun bergerak disektor kesehatan dan perikanan,” ujar Rumadi. “Belum bisa dipastikan, apakah investasi itu mampu menggerakkan ekonomi daerah atau tidak. Maksimalkah,” katanya lagi.

    Lahan Ulayat

    Di sisi lain, selain lemahnya tata kelola pemerintahan, persoalan lahan ulayat hingga kini pun masih menjadi hambatan terbesar bagi investasi. Dimana banyak para investor yang enggan menanamkan modalnya di Papua karena persoalan hak tanah ulayat masyarakat adat.

    Baca juga:  Fantastis! Capaian Investasi Papua Barat Sentuh Rp4,7 Triliun di 2022

    “Ini merupakan keluhan yang kami terima dari pihak PTSP. Mereka mengeluhkan terkait rumitnya soal perijinan investor yang akan menggunakan lahan ulayat. Dan ini sering menjadi hambatan bagi investor untuk masuk ke Papua,” kata Rumadi.

    Terkait hal tersebut, lanjut Rumadi, menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Papua Barat karena pada tahun ini telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) menyangkut kemudahan investasi. Perda itu akan mencoba menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam perijinan seputar penggunaan lahan ulayat untuk investasi.

    “Diterbitkannya perda itu merupakan kabar baik. Ke depan akan dibuktikan, benarkah perda tersebut bisa menjawab persoalan ini atau tidak. Dan ini menjadi tantangan bagi gubernur dan para birokrat di Papua Barat,” ujar Rumadi.(LP7/red)

    Latest articles

    Tersangka Korupsi Dinas Perumahan Papua Barat Ditangkap Tim Tabur di Bantaeng...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil menangkap tersangka DAW, yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal...

    More like this

    Tersangka Korupsi Dinas Perumahan Papua Barat Ditangkap Tim Tabur di Bantaeng  

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil menangkap tersangka DAW,...

    Pekan Imunisasi Polio 2024, Papua Barat Targetkan 85.718 Anak

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pj Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat, Siti Mardiana Temongmere, menghadiri...

    Pemekaran 203 Kampung di Pegaf Papua Barat Masuk Tahap Akhir

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Asisten I Setda Papua Barat, Oktavianus Mayor, menyampaikan pemekaran calon kampung...