MANOKWARI, linkpapua.com- Pemprov Papua Barat dan Pemda Manokwari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meninjau lokasi yang akan dijadikan Hunian bagi korban kebakaran kompleks Borobudur, Jumat (28/1/2022).
Usai meninjau, kepala BPBD Papua Barat Derek Ampnir menyampaikan rencananya hunian tersebut akan dibangun dalam 3 bulan ke depan.
“Kita masih akan membahas alokasi anggarannya dan juga mulai pelaksanaan pembangunannya. Memang harus dipercepat karena para korban sudah lama menunggu dan menginginkan mendapatkan tempat tinggal yang layak agar bisa pindah dari tempat pengungsian. Kalau sudah mulai dibangun maka dalam 3 bulan sudah bisa rampung,” ujar Ampnir.
Dikatakan Ampnir, Pemprov Papua Barat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hunian tersebut. Sedangkan kesiapan lahan menjadi kewenangan pemkab Manokwari.
“Pembangunan hunian ini punya dampak sosial bagi masyarakat yang memang sudah ada. Ini yang juga akan menjadi perhatian dari pemda karena berkaitan dengan tanah menjadi kewenangan pemkab Manokwari,” katanya.
“Sehingga dengan turun lapangan ini bisa memiliki gambaran dalam penyusunan anggarannya. Karena selain dari BPBD juga melibatkan Dinas PU sebagai instansi teknis. Selain membangun hunian daerah ini juga dilengkapi oleh fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat,” tambah dia.
Berkaitan dengan keberadaan hutan mangrove yang ada disekitar kawasan tersebut, Ampnir mengungkapkan akan dilakukan rekayasa lingkungan, sehingga keaslian lingkungan tersebut masih terjaga.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air, akan digunakan teknologi untuk pengolahan air yang sudah ada.
“Kedepan daerah ini punya potensi wisata yang bisa dikembangkan. Selain itu dengan dipindahkan ke sini mereka tetap bisa mencari nafkah sebagai nelayan. Sehingga warga Borobudur tidak perlu khawatir,” jelas dia.
Sementara para pengungsi masih ditampung disejumlah tempat seperti di KLK Borasi dan gedung wanita. Pembangunan hunian tersebut diperuntukan bagi 211 KK yang menjadi korban kebakaran.(LP3/Red)