Jumat, Februari 3, 2023
26.2 C
Manokwari
26.2 C
Manokwari
Jumat, Februari 3, 2023

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

DPR PB Soroti Proyek Kereta Api Papua Barat: Hentikan, Mubazir

MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) menyoroti proyek kereta api sebagai sarana transportasi yang tak relevan. Proyek ini harus dihentikan karena hanya akan memboroskan anggaran.

“Program pembangunan transportasi (kereta api) tersebut hingga kini belum juga rampung. Biayanya terlalu besar. Saya kira ini mubazir. Lebih baik hentikan. Karena tak relevan dengan kondisi Papua Barat,” ujar Wakil Ketua DPR PB Ranley HL Mansawan, Sabtu (22/1/2022).

Sorotan DPR PB ini disampaikan pada saat rapat bersama Bappenas dalam rangka konsultasi publik rancangan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041, Kamis (20/1/2022). Salah satu yang mengemuka dalam proyeksi jangka panjang Papua adalah transportasi.

Bappenas melihat kereta api bisa menjadi sarana alternatif. Namun DPR PB menilai, proyeksi itu terlalu fantastis. Biayanya sangat besar dan butuh waktu lebih lama untuk pengoperasiannya.

DPR PB menilai, idealnya pembangunan di bidang transportasi di wilayah ini lebih difokuskan pada peningkatan moda transportasi darat, laut dan udara. Sebab relevan dengan kondisi daerah dan upaya mendukung peningkatan mobilitas penduduk antardaerah.

Baca juga:  Respons DPR PB Usai Kontak Senjata di Maybrat: Harus Dihentikan

Kebutuhan pembangunan transportasi untuk menyentuh masyarakat di daerah-daerah perdesaan, menurut Ranley Mansawan, harus disikapi dengan penambahan moda transportasi darat, laut, dan udara.

Baca juga:  Wakil Ketua IV DPR Papua Barat Dilantik 14 Oktober 2022

“Penambahan moda transportasi juga sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Misalnya, transportasi laut yang menghubungkan kabupaten Kaimana dengan Bintuni. Jalur udara juga, mestinya ada peningkatan pelayanan,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan jalur perkeretaapian Papua Barat rampung pada 2019 lalu. Rute kereta api ini direncanakan akan merangkai 6 kabupaten (Kota Sorong-Kabupaten Sorong-Selatan-Sorong-Maybrat-Teluk Bintuni-Manokwari.

Dalam konteks pemekaran daerah otonom baru (DOB), lanjut Ranley Mansawan, DPRPB juga mendorong dan mendukung pemekaran DOB Papua Barat Daya (PBD). Dirinya mengatakan, dalam konteks otsus, DPR PB juga menaruh harapan kepada pemerintah pusat agar ada alokasi khusus penerimaan pegawai di kementerian dan lembaga.

“Kami juga harapkan dalam penerimaan pegawai di kementerian dan lembaga mesti mengikuti sistem penerimaan Bintara Otsus di Polri maupun TNI. Kita dengar ada di Kejaksaan Tinggi. Kita minta anak-anak asli yang berkompetensi bisa duduki jabatan strategis di Lembaga-lembaga vertikal,” pungkasnya. (LP2/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here