Jumat, September 17, 2021
26.2 C
Manokwari
26.2 C
Manokwari
Jumat, September 17, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

140,138
Total Kematian
Updated on Friday, 17 September 2021, 21:05 9:05 pm
68,942
Total Kasus Aktif
Updated on Friday, 17 September 2021, 21:05 9:05 pm
4,185,144
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Friday, 17 September 2021, 21:05 9:05 pm

Balitbangda Gelar Rakor dengan Mitra Pembangunan di Papua dan Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.com- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan mitra pembangunan di Papua dan Papua Barat, Selasa (7/9/2021).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Mansinam Beach Hotel, Kabupaten Manokwari, ini hadir sejumlah mitra pembangunan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Gubernur Papua Barat melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Raymond Yapp, mengungkapkan pemerintah ingin mengetahui sejauh mana koordinasi untuk capaian pembangunan berkelanjutan terlebih dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (UU Otsus).

“Percepatan pembangunan menjadi salah satu rencana aksi untuk meningkatkan kualitas hidup. Sudah menjadi komitmen bersama pemerintah untuk menurunkan emisi. Papua dan Papua Barat menjadi pilot project dalam penataan ruang, salah satunya dengan mengavaluasi perizinan kelapa sawit,” kata Raymond, Selasa (7/9/2021).

Baca juga:  Gubernur Dominggus Kukuhkan 7 Paskibra Papua Barat 2021

Raymond mengatakan, dari 650 ribu hektare, hanya 70 ribu hektare yang sudah ditanam. Saat ini sudah ada 350 ribu hektare izin kelapa sawit yang sudah dicabut agar nantinya dikembalikan ke masyarakat adat. “Ini menjadi tantangan besar untuk pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Diharapkan agar ada informasi kemajuan dukungan dan kerja sama dari mitra pembangunan melalui perangkat daerah terkait.

Kepala Balitbangda Papua Barat, Charlie Heatubun, mengutarakan bahwa koordinasi ini untuk bersama-sama dari kedua provinsi dengan mitra pembangunan agar terlibat efektif dalam membantu pemerintah dalam implementasi program.

“Kita harapkan mitra pembangunan bisa terlibat secara efektif dalam membantu pemerintah sesuai dengan komitmen. Pemerintah memerlukan peran mitra karena kita sendiri memiliki keterbatasan. Nantinya koordinasi ini akan dibagi sesuai dengan bidang-bidangnya,” ungkap Heatubun. (LP3/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here