Rabu, Agustus 4, 2021
27.9 C
Manokwari
27.9 C
Manokwari
Rabu, Agustus 4, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

98,889
Total Kematian
Updated on Wednesday, 4 August 2021, 11:30 11:30 am
524,142
Total Kasus Aktif
Updated on Wednesday, 4 August 2021, 11:30 11:30 am
3,496,700
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Wednesday, 4 August 2021, 11:30 11:30 am

Usulan Masuk Prolegnas, Papua Barat akan Punya Pengadilan Tinggi

MANOKWARI,Linkpapua.com – Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Sonny A.B Laoemoery mengatakan, Papua Barat akan memiliki Pengadilan Tinggi jika DPR RI mensahkan Undang-undang pembentukannya. Sebab, usulan untuk Papua Barat mempunyai Pengadilan Tinggi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Selain Pengadilan Tinggi Papua Barat, ada juga Pengadilan Tinggi lain di wilayah Indonesia, termasuk pembentukan Pengadilan Agama yang juha turut dibahas dalam Prolegnas. Kami harap inisatif pemerintah ini bisa dikabulkan DPR RI agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujar Sonny saat ditemui sejumlah wartawan, belum lama ini.

Sonny melanjutkan, agar Papua Barat benar-benar bisa memiliki Pengadilan Tinggi sendiri, maka dibutuhkan juga komitmen Pemerintah daerah setempat, seperti menyiapkan lahan (tanah) untuk pembangunan.

“Perlu komitmen pemerintah daerah Papua Barat, minimal menyiapkan lahan, kalau soal bangunan bisa diajukan melalui APBN,” ujar Sonny. “Kita sudah pernah koordinasikan itu, tetapi tindak lanjutnya belum ada. Kami harap gubernur bisa mendukung terbentuknya Pengadilan Tinggi di Papua Barat,” katanya lagi.

Pengadilan Negeri Bintuni

Selain mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, pihak Pengadilan Negeri Manokwari juga berupaya mewujud nyatakan pembangunan Pengadilan Negeri Bintuni. Sebab, pembentukan pengadilan itu telah diusulkan sejak enam tahun silam, namun belum juga terealisasi.

“Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sudah menghibahkan 2 hektar tanah untuk pembangunannya, tindak lanjutnya, kita sudah laporkan ke pimpinan Mahkamah Agung. Dan sampai saat ini kita masih menunggu realisasi. Ini yang akan kita dorong agar segera terwujud,” kata Sonny.

Disisi lain, Sonny berharap, Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar pembentukan Pengadilan Negeri Bintuni segera dikeluarkan, sehingga pembangunan dapat segera dilakukan.

“Kami bersama Forkopimda akan mendorong itu. Mudah mudahan tahun ini Kepresnya bisa keluar dan tahun depan pembangunan bisa mulai dikerjakan,” kata Sonny.(LP7/red)

Latest news