Jumat, September 17, 2021
26.2 C
Manokwari
26.2 C
Manokwari
Jumat, September 17, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

140,138
Total Kematian
Updated on Friday, 17 September 2021, 21:05 9:05 pm
68,942
Total Kasus Aktif
Updated on Friday, 17 September 2021, 21:05 9:05 pm
4,185,144
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Friday, 17 September 2021, 21:05 9:05 pm

Soal Remisi ND, Kasipidsus : Karena Kerugian Negara Hanya Rp40 Juta

MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemberian Remisi kepada Narapidana di momentum HUT RI 76 Tahun, sempat menjadi polemik. Terutama Remisi 2 Bulan kepada ND, terpidana kasus korupsi pengadaan tanah di Dinas Perumahan Papua Barat.

Kepala Bidang Pembinaan di Devisi Pemasyarakatan Kantor Kementrian Hukum dan HAM Papua Barat, Jefius J Siathen Jumat (20/8/2021) mengatakan, pemberian remisi kepada Narapidana Korupsi di Papua Barat sudah melalui prosedur.

“Remisi yang diberikan sudah diatur berdasarkan Permenkumham, selain itu pemberian remisi juga didasarkan atas Justice Colaboration JC diperoleh” kata Jefius J Siathen di Manokwari.

Bilamana JC sudah dimiliki sebagaimana diatur, maka warga binaan khususnya Kasus Tipikor mendapat remisi, kecuali kalau belum tentu tidak mungkin.

“Itu karna JC yang diberikan oleh Institusi Penegak Hukum. Dari Kejaksaan, maka itulah yang dilampirkan sebagai bukti untuk mendapatkan Remisi” ungkapnya.

Dia mengakui bahwa dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Tipikor tidak mudah diberikan remisi, terpidana bisa mendapatkan remisi dengan cara memperoleh sertifikat JC, meskipun sudah ada, pun proses untuk mendapatkan remisi cukup panjang.

Baca juga:  Polisi Segera Limpahkan Tersangka Dugaan Korupsi Insentif Guru Disdikbud Kota Sorong

“Karena itu sudah ada maka kami harus memberikan remisi, sebab itu sudah diatur bahkan merupakan hak Warga Binaan” ujarnya.

Kejaksaan mengakui pemberian sertifikat Justice Colaboration kepada Terpidana Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Manokwari, Made Pasek Budiyawan, SH dikonfirmasi terpisah mengaku JC diberikan kepada Terpidana Korupsi melalui pertimbangan.

“Ia benar kami berikan JC kepada ND, sebab Kerugian Negara yang ditimbulkan kan cuma sekitar Rp40 juta lebih” Made Pasek.

Dia juga menyebutkan bahwa, ND pun telah memberikan ganti rugi sebesar Rp50 Juta.

ND terpidana korupsi di vonis majelis hakim pengadilan tipikor dengan hukuman penjara 2 Tahun dan membayar ganti rugi Rp50 Juta subsider 1 Bulan penjara.

Dalam kasus tersebut, ND selaku Pejabat Pembuat Akte (PPAT) sementara terdapat 3 terpidana lainya yakni AB oknum Advokat, kemudian dua birokrat lainya yakni AYI dan HK selaku PPTK dan PPK.

Pihak lain yang harusnya dimintai pertanggung jawaban hukum yakni LMS sebagai pengusaha namun, ia keburu dipanggil Tuhan Yang Maha Esa dengan status sebagai Tersangka.(LP2/red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here