28.9 C
Manokwari
Selasa, Mei 28, 2024
28.9 C
Manokwari
More

    Pembahasan Raperdasus MRP-PB Paling Lambat Oktober, Hammar : Sebelum Disetujui Harus Uji Publik

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com-  Perintah Provinsi Papua Barat saat ini sedang menggenjot penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tahun 2021 untuk pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP).

    Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, Dr Robert KR Hammar mengatakan, setidaknya ada 13 Raperdasus yang diusulkan melalui instansi terkait, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

    Kata Robert, Pemprov saat ini tengah siap membahas perdasus tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P) paling lambat Oktober. Termasuk yang akan dibahas adalah Perdasus MRP.

    Baca juga:  Suku Besar Doreri Akan Bawa Insiden Kapal Tabrak Terumbu Karang ke Hukum Adat

    “Kami saat ini sudah laksanakan harmonisasi dengan Kementrian Hukum dan HAM. Setelah itu, jika ada hal-hal teknis kami akan bahas kembali dengan instansi Pengusul yaitu Kesbangpol. Sesudah itu akan diserahkan ke DPR Papua Barat untuk dibahas paling lambat Oktober. Namun sebelum disetujui akan dilakukan Uji Publik. ” Ujarnya Selasa (17/8/2021).

    Baca juga:  Masuk Revolusi Digital 4.0, KAHMI Papua Barat Gelar Muswil via Zoom Meeting

    Meski saat ini, DPR-P sedang menyusun tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), namun kata Robert, hal itu tak masalah.

    “RPP itu berkaitan dengan DPR Otsus, baik provinsi maupun Kab/kota,” Katanya.

    Pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat pada dasarnya merupakan amanat Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP. MRP pertama kali dibentuk pada tahun 2005.

    Baca juga:  Disdik Papua Barat Mulai Rancang Format Seleksi Penerimaan Siswa SMA Taruna

    Sebagai konsekuensi implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua Barat, maka pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat merupakan keniscayaan, mengingat MRP adalah instrumen utama otonomi khusus Papua dan satu-satunya kekhususan kelembagaan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia yang berkedudukan setara dengan Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat dan DPRP/DPR Papua Barat. (LP2/red)

    Latest articles

    Dominggus Mandacan Resmi Terima Rekomendasi DPP NasDem Maju Pilkada Papua Barat...

    0
    JAKARTA, Linkpapua - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi kepada Dominggus Mancadan untuk maju bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Papua...

    More like this

    Dominggus Mandacan Resmi Terima Rekomendasi DPP NasDem Maju Pilkada Papua Barat 2024

    JAKARTA, Linkpapua - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi kepada Dominggus...

    Wahidin Puarada Terima Surat Tugas DPP PAN Maju Pilgub Papua Barat  

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wahidin Puarada resmi menerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai...

    Tersangka Korupsi Dinas Perumahan Papua Barat Ditangkap Tim Tabur di Bantaeng  

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil menangkap tersangka DAW,...