27.9 C
Manokwari
Selasa, Februari 27, 2024
27.9 C
Manokwari
More

    Evaluasi Kinerja-Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama OPD Hal Normatif, Bukan Tendensius

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com –Pemprov Papua Barat telah merumuskan skema restrukturisasi OPD yang merujuk pada efisiensi. Evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama pada OPD dinilai sebagai hal normatif. Bukan tendensius.

    Demikian yang disampaikan Penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek. Ia mengatakan, dalam manajemen ASN, jabatan eselon 2 selayaknya tidak lebih dari lima tahun. Dalam rentang lima tahun harus ada evaluasi.

    “Kalau yang kurang dari lima tahun harus dilakukan uji kompetensi. Sehingga yang kita hasilkan adalah birokrat yang benar-benar kompetensi,” ujar Dance Sangkek, Kamis (16/3/2023).

    Baca juga:  Pencermatan DCT Selesai, KPU Teluk Bintuni Lakukan Verifikasi Administrasi

    Ia mengemukakan, perlunya dilakukan evaluasi terhadap mereka yang telah menjabat lebih dari lima tahun karena beberapa pertimbangan. Pertama, mendorong kaderisasi birokrasi tetap bergerak dinamis.

    Kedua kata Dance, agar kinerja pejabat punya parameter yang terukur.

    “Nanti setelah evaluasi dan uji kompetensi keluar dua rekomendasi. Kalau bagus dia masih disitu. Kalau tidak bagus dirolling. Dipertahankan di jabatan yang sama atau pindah dalam level eselon yang sama. Jadi tidak diganti. Makanya pegawai negeri wajib ikut yang namanya evaluasi dan uji kompetensi,” paparnya.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Gelar Upacara Bendera Tiap Tanggal 17, Seluruh ASN Wajib Ikut

    Evaluasi jabatan dan uji kompetensi kata dia hingga saat ini tidak terjadi. Dan hanya terjadi pada saat momen politik.

    “Langkah yang akan dilakukan saat ini adalah langkah yang mau meletakkan dalam prosedur normatif. Sebagai ASN yang menduduki jabatan harus taat pada asas,” ujar Dance.

    Dia berharap agar proses birokrasi ini tidak dilihat dengan tendensi politik. Sehingga nantinya akan tertinggal dari yang lain. Melainkan sebut Dance, ini sebuah proses menuju pendewasaan birokrasi.

    Baca juga:  Pasang Spanduk Tunggakan Pajak di Kantor P2TIM, Bapenda Bintuni Salah Objek

    “Uji kompetensi bukan hanya beberapa OPD, melainkan seluruh OPD harus mengikuti evaluasi. Uji kompetensi ini harus mendapat dukungan penuh dari ASN,” pintanya.

    Dijelaskan Dance, uji kompetensi merupakan momentum bagi Papua Barat untuk menghasilkan birokrat mumpuni. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ASN di masa depan kian komplet.

    “Jika kita tidak mempersiapkan SDM dari sekarang, kita akan tertinggal jauh. Karena itu uji kompetensi ini harus dimulai. Kita ingin Papua Barat jadi provinsi terdepan dengan mutu ASN,” imbuh Dance. (LP9/Red)

    Latest articles

    Kejati Papua Barat Tangkap DPO Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo, Diburu...

    0
    MANOKWARI,LinkPapua.com- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap DPO kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Rakyat di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Upaya...

    More like this

    Kejati Papua Barat Tangkap DPO Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo, Diburu Sampai Mamasa Sulbar

    MANOKWARI,LinkPapua.com- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap DPO kasus korupsi proyek...

    Ratusan Personel Polda Papua Barat Tandatangani Pakta Integritas Dikbangum Polri T.A. 2024

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kepolisian Daerah Papua Barat melalui Biro SDM menggelar Penandatanganan pakta integritas serta pengambilan...

    Sekolah Apresiasi Program ‘Si Tarjal’ Polres Teluk Bintuni: Beri Rasa Aman

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Program Polisi Antar Jemput Anak Sekolah (Si Tarjal) Polres Teluk Bintuni mendapatkan...