26.5 C
Manokwari
Selasa, Maret 5, 2024
26.5 C
Manokwari
More

    Wamendagri: Lahan untuk Pusat Penyelenggara Pemerintahan Papua Pegunungan Sudah Clear

    Published on

    WAMENA, LinkPapua.com – Rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka penyiapan lahan lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan telah dilakukan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Senin (6/2/2023).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, dalam keterangannya di Hotel Grand Baliem Wamena menegaskan, pemerintah dan pihak-pihak terkait telah menyepakati penyediaan lahan kurang lebih 108,8 hektare untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

    “Lahan sudah clear 108 hektare, yang akan kita gunakan untuk pembangunan sarana pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Lahan ini sudah clear, sudah kelar ditandatangani berita acara. Berita acara ditandatangani oleh saya Wamendagri, kemudian Pj Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang masuk dalam lingkup wilayah pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Papua,” katanya, Selasa (7/2/2023).

    Baca juga:  Ketua PWI: HPN 2021 Jadi Momentum Lahirnya Karya Jurnalistik Profesional

    Wamendagri menjelaskan, rakor yang dilaksanakan mulai pukul 15.00 WIT hingga 18.30 WIT tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat dari Suku Walesi, Suku Wouma, maupun pihak terkait lainnya secara terbuka.

    Baca juga:  2,3 Juta Keping Blanko KTP-el Sudah Terdistribusi ke Disdukcapil Daerah

    “Rapat tidak tertutup, rapat kita lakukan secara terbuka menggunakan pembesar suara dan membuka data secara umum kepada publik,” tuturnya.

    Dia menambahkan, lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan perkantoran pemerintah secara umum, pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua, hingga pembangunan akses jalan.

    Wamendagri berharap, nantinya pembangunan kantor penyelenggara pemerintahan di Papua Pegunungan akan memberikan dampak bagi pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat.

    “Semua infrastruktur yang terbangun itu adalah untuk pelayanan publik buat rakyat, karena itu sekali lagi kesempatan yang baik ini, saya minta dukungan semua pihak,” ujarnya.

    Baca juga:  Rakor dengan Kemendagri, Bapemperda Papua Barat Minta Percepat Penyelesaian UU Otsus

    Wamendagri menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan konsep pemerintahan, yaitu untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat masyarakat. Negara mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

    “Saya bicara mewakili pemerintah pusat tapi juga mewakili untuk kepentingan masyarakat, jadi kehadiran pemerintah untuk memberi dampak kesejahteraan untuk rakyat,” tandasnya. (*/red)

    Latest articles

    Ali Baham: Bank Papua Beri Andil Besar Menopang Pembangunan Daerah

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com-Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun buku 2023 di...

    More like this

    Tingkatkan Kapasitas Humas, Kemenkumham Gelar What’s Up

    JAKARTA, Linkpapua.com- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan bertajuk ‘What’s Up’....

    Forum Masyarakat SAIRERI Usul Keterwakilan OAP di DPR RI dari Jalur Afirmasi

    MANOKWARI, linkpapua.com- Ketua Forum Masyarakat SAIRERI, Derek Ampnir mengatakan, untuk mencegah konflik pasca-Pemilu 2024,...

    Resmi! Jokowi Lantik Hadi jadi Menko Polhukam, AHY Menteri ATR/BPN

    JAKARTA, linkpapua.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik,...