JAKARTA, Linkpapua.com – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan pemantauan minyak goreng di sejumlah ritel modern di Jakarta, Jumat (18/3/2022). Hasil pemantauan, stok minyak goreng mencukupi dan harga akan segera turun.

Pemantauan dilakukan di TipTop Rawamangun, Jakarta Timur dan Diamond Artha Gading, Jakarta Utara. Hasil pantauan menunjukkan minyak goreng dan barang kebutuhan pokok (bapok) tersedia cukup melimpah.

Dalam kunjungan tersebut, Mendag Lutfi didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

“Tadi sudah kita lihat bersama, minyak goreng kemasan sudah mulai normal bahkan melimpah. Berdasarkan informasi dari penjual, banyaknya permintaan toko (tingkat layanan) terhadap kebutuhan minyak goreng sudah bisa dipenuhi 100 orang,” terang Mendag.

Mendag menjelaskan, kondisi ini akan mulai normal. Apalagi ke depan merek minyak goreng akan semakin banyak.

Otomatis, saat merek semakin kompetitif, harganya juga akan menurun sesuai dengan kompetisi dan penyamarataan dari pasar. Ini akan berjalan bertahap.

“Kita akan bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat menghasilkan harga yang lebih baik pada waktu yang tidak akan lama. Diperkiraan dalam seminggu ke depan merek-merek sudah mulai keluar dan harganya sudah bisa lebih baik,” ungkap Mendag.

Dalam kunjungannya ke TipTop, Mendag juga mengecek harga gula dan harga daging.

“Harga daging terpantau masih stabil di kisaran Rp80.000-Rp120.000/kg, sedangkan harga gula dijual Rp13.500/kg. Harganya masih bagus semua,” ungkap Mendag.

Mendag menyampaikan apresiasi kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mande yang telah memastikan bahwa ritel modern ikut membantu penjualan dan distribusi barang pokok dan barang penting untuk kebutuhan menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan minyak di pasar tradisional dengan harga Rp14.000/liter sesuai ketentuan pemerintah. (LP2/Red)