26.4 C
Manokwari
Minggu, Juli 14, 2024
26.4 C
Manokwari
More

    KPU Akui Tak Bisa Beri Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada 2020 Meski Langgar Protokol Kesehatan

    Published on

    Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada peserta Pilkada Serentak 2020 meski yang bersangkutan melanggar ketentuan pilkada masa pandemi Virus Corona (Covid-19)

    “Secara undang-undang, kami tidak bisa menjatuhkan diskualifikasi. Jadi, sanksi yang akan kami jatuhkan kepada peserta tentu harus mengacu pada undang-undang yang berlaku,” ujar anggota KPU I Dewa Raka Sandi.

    Dewa Raka mengatakan itu dalam webinar yang diselanggarakan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu PWI), Kamis (1/10/2020).

    Menurut Dewa Raka, KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru, yakni PKPU No 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    Baca juga:  Hari ini Reshuffle, Hadi Ganti Mahfud, AHY jadi Menteri ATR/BPN

    Dalam PKPU itu telah diatur ketentuan terbaru terkait penyelenggaraan masa Covid-19, terutama terkait kampanye, khususnya berkaitan dengan kampanye  tata muka, dan sanksi kepada para pihak, terutama peringatan tertulis dan sanksi administratif.

    “Tetapi memang bukan diskualifikasi peserta karena secara undang-undang kita tidak bisa memberikan sanksi demikian,” ujar Dewa Raka.

    Baca juga:  Wisuda Taruna Poltekip/Poltekim, Menkumham Yasonna: Mau Kompetitif? Kuasai Teknologi

    Sanksi-sanksi itu diatur dalam Pasal 88 PKPU NO 13 tahun 2020.

    Pasal 88B sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu apabila kontestan melanggara iring-iringan kampanye. Bila mengulangi kesalahan maka KPU bisa memberikan sanksi administrasi.

    Pasal 88D PKPU NO 13 tahun 2020 sanksi kampanye terbuka antara lain peringatan tertulis, penghentian/pembubaran kegiatan kampanye, dan larangan melakukan kampanye yang melanggar tersebut.

    Dewa Raka mengakui, di lapangan kemungkinan terjadinya pelanggaran bisa saja terjadi apalagi salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia adalah kumpul bersama-sama.

    Sementara itu, Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, temat webinar adalah Pilkada Sehat dan Berbudaya.

    Baca juga:  Pemerintah Rilis Logo dan Tema Resmi HUT Ke-78 Kemerdekaan RI

    “Sehat dalam pengertian menjalankan protokol kesehatan juga sehat dalam pengertian sosial politik. Artinya para penyelenggara, peserta dan juga pemilih, tidak melakukan praktik KKN, profesional, dan tentunya tetap mengedepankan budaya Indonesia,” ujar Suprapto.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Atal S Depari mengatakan, Mappilu PWI adalah organisasi yang dibentuk PWI agar bisa mengawal proses demokratisasi secara langsung.

    Selain melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan, Mappilu PWI juga akan terus melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, dan khususnya para wartawan anggota Mappilu PWI. (Humas Mappilu PWl

    Latest articles

    Bripka Septinus Arui Terima Penghargaan Hoegeng Awards 2024

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si memberikan apresiasi terhadap gelaran Hoegeng Awards 2024. Dia juga mengaku bangga dengan para peraih penghargaan...

    More like this

    RI Perkenalkan 135 Produk Indikasi Geografis di Jenewa, Ada Kopi hingga Hasil Laut

    JENEWA,linkpapua.com- Indonesia mendapatkan kesempatan emas untuk memperkenalkan 135 produk indikasi geografis lokal pada Sidang...

    Lindungi Sumber Daya Genetik, Menkumham Teken Traktat Internasional di Jenewa

    JENEWA,linkpapua.com- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly meneken traktat internasional tentang Sumber Daya...

    PWI Jalankan Sanksi DK Terkait Polemik Dana BUMN, 3 Pengurus Resmi Mundur

    JAKARTA, linkpapua.com- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun akhirnya menuntaskan pelaksanaan...