26.5 C
Manokwari
Senin, Mei 27, 2024
26.5 C
Manokwari
More

    Korupsi Pengadaan Tanah Rp3,087 M Belum Diselesaikan, LP3BH Minta Kejelasan Kejari Manokwari

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mempertanyakan kejelasan kerugian keuangan negara sebanyak Rp3,087 miliar yang hingga kini belum juga mampu diselesaikan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.

    “Kewajiban kepada negara tidak boleh dibiarkan, jadi saya pikir masalah ini (kerugian negara) harus diselesaikan. Rp3,087 miliar bukan jumlah sedikit, itu bisa mengurangi beban Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam penanggulangan pandemi Covid-19,” kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, kepada Linkpapua.com, Jumat (3/9/2021).

    Kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi hingga miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Perubahan Papua Barat tahun anggaran 2017 itu, menyeret lima orang yang empat di antaranya telah berstatus terpidana.

    Mereka ialah terpidana Hendry Wailan Kolondam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Amos Yanto Ijie selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Johanis Balubun selaku makelar tanah dan terpidana Nina Diana selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

    Baca juga:  Kejar Herd Immunity, Giliran Komunitas Waria Jadi Sasaran Vaksinasi di Manokwari

    Sementara, Lumpat Marisi Simanjuntak selaku pembeli tanah sekaligus Pimpinan umum dari PT Irman Jaya Martabe, belum sempat disidangkan lantaran telah meninggal dunia saat kasus yang menjeratnya itu hendak dilimpahkan oleh jajaran Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

    “Kejaksaan harus tegas dan jelas demi memberikan rasa keadilan kepada para terpidana lain. Klien saya (Hendry Wailan Kolondam) juga sudah melaksanakan kewajibannya kepada negara,” ujar Warinussy.

    Warinussy melanjutkan, semua orang yang terjerat dalam kasus tersebut sebenarnya akibat dari perbuatan Lumpat Marisi Simanjuntak lantaran menerima pembayaran secara tunai (sekaligus) yang harusnya dilakukan/diterima secara bertahap. Parahnya lagi, tanah seluas satu hektare itu secara keseluruhan ternyata bukan milik Lumpat Marisi Simanjuntak.

    Baca juga:  Kejati Papua Barat Tangkap DPO Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo, Diburu Sampai Mamasa Sulbar

    Namun demikian, perkara pengadaan tanah seluas satu hektare untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sehingga tak dapat diganggu gugat. Berdasarkan putusan pengadilan, kerugian keuangan negara sebanyak Rp3,087 miliar dibebankan kepada Lumpat Marisi Simanjuntak.

    “Dalam kasus ini ada kerugian negara yang harus dikembalikan. Pada setiap putusan atau vonis majelis hakim, berbunyi, kerugian keuangan negara dibebankan kepada tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak,” ujar Warinussy. “Langkah yang bisa ditempuh ialah perdata untuk menggugat ahli waris. Tetapi, sampai kini belum juga diselesaikan, ada apa?” katanya lagi.

    Sebelumnya, mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Manokwari, I Made Pasek Budiawan, menerangkan pihaknya telah menyelesaikan dan menyerahkan materi gugatan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk ditindaklanjuti.

    “Kami sudah selesaikan dan juga sudah menyerahkan materi gugatan ke Bidang Datun Kejari Manokwari untuk menggugat ahli waris. Seluruhnya sudah selesai, hanya perlu disidangkan saja,” kata Budiawan saat dikonfirmasi pada awal Juni lalu.

    Baca juga:  Kejati Papua Barat Pastikan Kasus Dugaan Korupsi Huntara Lanjut ke Persidangan

    Sebagai informasi, meski belum menyelesaikan tanggungan penyelamatan kerugian keuangan negara sebanyak Rp3,087 miliar, Kejari Manokwari sedikitnya berhasil menyelamatkan Rp983 juta lebih dari hasil eksekusi empat terpidana kasus tindak pidana korupsi.

    Ratusan juta rupiah itu merupakan hasil eksekusi perkara tindak pidana korupsi medio Januari hingga Agustus 2021 dari terpidana William Wamaty, Zakeus Demi Rumsayor, Nina Diana, dan Paulus Subagyo.

    “Hasil eksekusi kerugian negara dari empat terpidana kasus korupsi, total uang negara yang kami selamatkan sebanyak Rp983.823.920. Uangnya sudah kami setorkan ke Kas Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat,” kata Budiawan. (LP7/Red)

    Latest articles

    Paulinus Kora Paparkan Visi dan Misi sebagai Bacabup Sorsel di DPP...

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com - Paulinus Kora, yang dikenal dengan panggilan Kaka Paulinus Kora (KPK), memaparkan visi dan misinya sebagai bakal calon bupati (bacabup) Sorong Selatan...

    More like this

    Paulinus Kora Paparkan Visi dan Misi sebagai Bacabup Sorsel di DPP PKB

    JAKARTA, LinkPapua.com - Paulinus Kora, yang dikenal dengan panggilan Kaka Paulinus Kora (KPK), memaparkan...

    Tersangka Korupsi Dinas Perumahan Papua Barat Ditangkap Tim Tabur di Bantaeng  

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil menangkap tersangka DAW,...

    Pekan Imunisasi Polio 2024, Papua Barat Targetkan 85.718 Anak

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pj Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat, Siti Mardiana Temongmere, menghadiri...