MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan workshop keuangan daerah di Swiss Belhotel Manokwari, Sabtu (10/12/2022). Pemda Manokwari tengah gencar mendorong percepatan peralihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, peralihan ini penting. Sebab perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
”Sesuai dengan amanat Pasal 247 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterangkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD, yang membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah secara nasional,” Kasihiw.
Selain itu, tujuan diterapkannya SIPD, antara lain guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasihiw melanjutkan, dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan pemerintah daerah, sejak 2003 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) telah dikembangkan. Rencana pengembangan aplikasi SIMDA juga telah bersifat dinamis dan fleksibel sehingga mengikuti tiap perubahan regulasi dari masing-masing stakeholder
Namun, SIMDA belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan, baik oleh pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan instansi pemerintah termasuk juga kebutuhan pemerintah daerah sendiri.
Hal ini karena SIMDA belum didukung data dan informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang nyata di daerah.
Guna menjawab hal itu, kata Kasihiw, perlu sebuah media yang berfungsi untuk mengompilasi data pembangunan daerah sekaligus memberikan layanan penyediaan data untuk perumusan kebijakan tersebut. Lahirlah kemudian SIPD.
“Sehingga SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ucapnya.
Namun, aplikasi tersebut juga masih perlu banyak penyesuaian dengan para stakeholder keuangan daerah sehingga butuh dilakukan pengenalan dan workshop agar lebih mempermudah pemahaman dan mempercepat peralihan dari SIMDA ke SIPD.
“Besar harapan saya penyelenggaraan workshop ini dijadikan sebagai sarana alih pengetahuan dan implementasi SIPD. Diharapkan dapat diterapkan dengan baik juga di Teluk Bintuni sesuai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat di Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing,” terang Kasihiw.
Kepala BPKAD Teluk Bintuni, Laras Nuryani, mengatakan, tujuan workshop ini untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni. Baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.
Hadir pada kesempatan ini, yakni Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri, Horas Muris Panjaitan, dan Analis Keuangan Daerah pada Kemendagri, Edwin.
Selain itu, Ketua DPRD Teluk Bintuni, Simon Dowansiba, Wakil Ketua I, Herlina Husain, Wakil Ketua II, Yohanis Pongtuluran, serta oimpinan dan staf BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni. (LP5/Red)
