25.8 C
Manokwari
Jumat, Maret 29, 2024
25.8 C
Manokwari
More

    Presiden Jokowi Akui 2 Kasus HAM di Papua, Mamberob: Masih Banyak Lagi

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengumumkan 12 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang 2 di antaranya terjadi di Papua, yaitu Wasior dan Wamena.

    Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat, Mamberob Yosephus Rumakiek, mengungkapkan masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua yang luput oleh negara.

    “Ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat di tanah Papua yang tidak diakui oleh negara, seperti Biak berdarah, Nduga, Jayapura, dan beberapa wilayah lainnya di tanah Papua yang menjadi daerah operasi militer. Entah apa sebabnya sehingga ini luput dari negara maupun Komnas HAM,” ujar Mamberob, Selasa (17/1/2023).

    Baca juga:  Kodam XVIII/Kasuari Gelar Sosialisasi Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi 2021

    Dijelaskannya, pemerintah bersama Komnas HAM perlu datang ke Papua untuk menginventarisasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Hal ini, kata dia, menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    “Operasi militer yang pernah dilakukan di tanah Papua juga ada yang menelan korban jiwa. Ini yang seharusnya diproses hukum. Jika pelakunya oknum aparat, maka diproses melalui pengadilan militer. Sehingga masyarakat merasa semua sama di mata hukum. Sayangnya, juga ada yang proses pengadilannya tidak transparan atau bahkan pelakunya divonis bebas,” ujarnya.

    Baca juga:  HUT PMI Ke-76 Tahun, Ini Harapan Nataniel D. Mandacan

    Menurutnya, penting mengungkap kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu. “Jika negara terbuka dengan apa yang terjadi, maka ini juga menumbuhkan kepercayaan terhadap negara. Sehingga upaya percepatan pembangunan itu bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat mau percaya terhadap negara kalau luka masa lalu belum dipulihkan. Seharusnya kalaupun ada operasi militer, jangan menyebabkan adanya korban jiwa,” tambahnya.

    Baca juga:  Jokowi Puji Kehadiran Migas Corner dalam Pengembangan SDM

    Dia juga mendorong agar pelaku pelanggaran HAM dapat diproses hukum sesuai dengan undang-undang serta yang menjadi korban mendapatkan apa yang menjadi haknya. (LP3/Red)

    Latest articles

    MUI Papua Barat Keluarkan Imbauan Untuk LDII

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat mengeluarkan surat Nomor :A 061/DP-P-XXXIII/III/2024 perihal pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha bagi pengurus dan...

    More like this

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2...

    DPD RI- Pemprov PB Bahas Mekanisme Seleksi Anggota DPR Jalur Pengangkatan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat membahas...

    Disnaker Papua Barat Minta Posko di 7 Kabupaten Awasi Ketat Penyaluran THR

    MANOKWARI, linkpapua.com-Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat melaksanakan zoom meeting dengan seluruh Dinas Tenaga...