27.7 C
Manokwari
Rabu, Mei 29, 2024
27.7 C
Manokwari
More

    Populasi Non-OAP Makin Besar di PBD, Gempha Minta Pemprov Lakukan Penertiban

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com– Sekjen DPD Gempha Papua, Yeheskel Kalasuat menyoroti kian besarnya populasi para pendatang ke Tanah Papua dalam beberapa tahun terakhir. Yeheskel mengusulkan agar ada e-KTP sementara untuk warga non asli Papua.

    “Terlihat populasi kependudukan OAP terlihat sedikit berbanding saudara non OAP. Ini menunjukkan bahwa orang-orang non Papua semakin banyak datang ke Papua dan melebihi jumlah penduduk OAP,” terang Yeheskel, Sabtu (13/4/2024).

    Karena itu perlu ada penertiban data kependudukan di Tanah Papua. Salah satunya menerbitkan e-KTP sementara sebagai langkah administrasi kependudukan bagi orang-orang yang datang ke Papua, terutana di Papua Barat Daya.

    Baca juga:  Target NasDem Manokwari di 2024: 7 Kursi, Usung Kepala Daerah Sendiri

    Menurut Yeheskel, jika tidak dilakukan penertiban, populasi pendatang yang tak terkendali akan menimbulkan masalah sosial di Tanah Papua.

    “Orang-orang dari luar Papua sewenang-wenang berbondong-bodong masuk ke tanah Papua dengan mudah. Hal tersebut menjadi keresahan dan berpotensi menyingkirkan OAP. Bagi saya ini bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Atau bentuk pembunuhan besar-besaran, secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras (kejahatan genosida),” paparnya.

    Baca juga:  KPU Papua Barat: 68 Bakal Calon Anggota DPR Tidak Memenuhi Syarat

    Yeheskel menjelaskan, Pemprov Papua Barat Daya harus mengatur keberadaan warga non-OAP. Salah satunya dengan mengeluarkan e-KTP sementara bagi orang-orang yang datang dari luar Papua.

    Pemprov diminta bersenergi dengan pemerintah kota/kabupaten agar bisa dilakukan secara terencana.

    “Ditinjau dari aspek demografi ke tiga wilayah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Sebab terlihat populasi kependudukan orang asli Papua kalah jumlah dengan non orang asli Papua,” jelasnya.

    Baca juga:  Honorer Soroti Polda PB, Dinilai Lambat Limpahkan Kasus Pemalsuan Dokumen CPNS

    Selain itu, selama ini terlihat para pendatang dengan mudah mendapatkan e-KTP Papua. Mereka rata-rata hanya butuh seminggu tinggal di Papua dan sudah bisa mendapatkan e-KTP.

    “Karena itu kami mengusulkan Pemprov PBD segera mengambil langkah penegakan serius. Kalau tidak akibatnya peluang kerja masyarakat asli Papua semakin menipis,” imbuhnya.(LP10/Red)

    Latest articles

    Pemprov Papua Barat Dukung Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan berlangsung...

    More like this

    Pemprov Papua Barat Dukung Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis...

    Masyarakat dan Legislator DPRD Manokwari Selatan Palang Kantor BPKAD

    MANSEL, LinkPapua.com - Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari Selatan...

    Nobar Final Liga Champions 2024, PRMI Manokwari Tawarkan Doorprize Menarik

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Pena Real Madrid de Indonesia (PRMI) akan mengadakan acara nonton bareng...