25.8 C
Manokwari
Selasa, April 16, 2024
25.8 C
Manokwari
More

    Komisi A DPRD Manokwari Pertanyakan Kinerja DPPPA dan KB

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Manokwari mempertanyakan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA dan KB) Manokwari.

    Hal ini menyusul sanksi dari Kementerian PPPA RI terhadap salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari yang tidak mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pada 2023.

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Suriyati Faisal, mengatakan tidak dialokasikannya anggaran dari pemerintah pusat membuat kinerja OPD tersebut patut dipertanyakan. Padahal, anggaran itu dapat digunakan OPD untuk menunjang tugasnya sesuai dengan tupoksinya.

    Baca juga:  Kunjungi Polres Mansel, Ombusman Beri Penilaian Pelayanan Publik

    “Dinas ini selalu mengeluhkan soal alokasi anggaran untuk memberikan advokasi-advokasi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, justru di sisi lain sudah ada alokasi anggarannya dari pusat malah tidak bisa digunakan,” kata Suriyati, Rabu (5/10/2022).

    Imbasnya, lanjut dia, malah anggaran tidak akan diberikan lagi pemerintah pusat sebagai bentuk punishment. “Lalu kalau ada laporan maka dalam upaya advokasi itu bisa menjadi ganjalan karena tidak adanya alokasi anggaran,” tuturnya.

    Baca juga:  Hadiri HUT Emas, HIMPI Papua Barat Bakal Boyong 50 Pengurus ke Jakarta

    Suriyati mengatakan, kondisi ini tentu dapat menjadi kendala di tengah makin gencarnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Manokwari. “Saya menjadi merasa aneh melihat kondisi itu. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian kepala daerah dalam penempatan posisi-posisi pegawai yang ada di OPD tersebut,” ucapnya.

    Baca juga:  Syukuran HUT Ke-46, Warga KKSS Papua Barat Diharap Tetap Jaga Silaturahmi

    Menurutnya, harus ada evaluasi untuk perubahan lebih baik lagi. “Seharusnya program-program yang ada itu bisa terkelola baik. Apalagi secara umum sudah ada ruangan khusus yang dapat dilakukan,” tambahnya.

    Pihaknya berencana akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPPPA dan KB Manokwari untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam realisasi program. (LP3/Red)

    Latest articles

    Peduli Bencana Longsor Palangka dan Pangra’ta, Ikatan Pemuda-Mahasiswa Toraja di Manokwari...

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com- Ikatan Pemuda Toraja Manokwari (IPTM) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Toraja Kabupaten Manokwari menggalang donasi sebagai aksi peduli terhadap bencana longsor yang melanda...

    More like this

    Peduli Bencana Longsor Palangka dan Pangra’ta, Ikatan Pemuda-Mahasiswa Toraja di Manokwari Gelar Aksi Peduli

    MANOKWARI, linkpapua.com- Ikatan Pemuda Toraja Manokwari (IPTM) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Toraja Kabupaten Manokwari...

    Hermus Indou Harapkan Peran Generasi Muda dalam Mengisi Pembangunan  

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Bupati Manokwari, Hermus Indou membuka Festival Tamborine Piala Bupati Manokwari tahun 2024 yang...

    KPU Manokwari Umumkan LPPDK Parpol

    MANOKWARI, Linkpapua.com- KPU Kabupaten Manokwari telah mengumumkan hasil audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana...