Jumat, Desember 2, 2022
26.5 C
Manokwari
26.5 C
Manokwari
Jumat, Desember 2, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Bentuk Dinas Damkar, Kabiro Organisasi Setda Papua Barat: Harus Ubah Ranperdasi

MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembahasan Ranperdasi tentang kelembagaan beserta 20 Ranperdasi dan Ranperdasus.

Namun, dalam pembahasan Ranperdasi kelembagaan tersebut tidak dibahas kaitan dengan dinas pemadam kebakaran (damkar).

Kepala Biro (Kabiro) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Supriatna Djalimun, mengatakan bahwa sesuai Permendagri 12 Tahun 2020, bisa dibentuk. Namun, penyusunan Ranperdasi saat ini tengah dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kondisi saat ini Ranperdasi sudah dibahas. Jadi, kalau mau diubah lagi harus ada perubahan Ranperdasi dan perubahan minimal dua tahun. Kami dari Biro juga telah berikan telaahan kepada Gubernur (Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw),” kata Supriatna yang dikonfirmasi wartawan, Senin (12/9/2022),

Menurut dia, provinsi bisa membentuk dinas damkar sendiri. Namun, hanya sebatas memfasilitasi, melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM), hingga membuat peta wilayah kebakaran.

Baca juga:  Rekrutmen Perwira SIP Polda Papua Barat Tahun ini Tak Dibiayai Otsus
Baca juga:  Pj Gubernur Lantik 37 Pejabat Lingkup Pemprov Papua Barat

“Kalau sampai terjadi kebakaran bisa difokuskan di kabupaten, nanti provinsi hanya mem-back up. Sehingga harusnya kabupaten yang harus diperkuat pemadam kebakaran,” paparnya.

Apalagi, lanjutnya, saat ini jabatan Gubernur Papua Barat hanya diisi penjabat sehingga jika ingin melakukan pembenahan terhadap kelembagaan harus ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dia mengungkapkan, untuk saat ini dinas yang berada di Papua Barat sudah memenuhi 32 unsur pemerintahan.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menginginkan adanya dinas damkar sendiri di provinsi. Pasalnya, saat terjadi kebakaran banyak harta benda yang tidak bisa diselamatkan. (LP9/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here