MANOKWARI, linkpapua.com- Anggota Komisi 3 DPR Papua Barat Mugiyono mendorong agar PT Padoma lebih fokus mengelola cakupan usahanya. Padoma dinilai minim kontribusi karena terlalu banyaknya bidang usaha.
“Saran saya Lebih bagus Padoma lebih fokus cakupan usahanya sehingga bisa maksimal,” tutur Mugiyono kepada wartawan usai pertemuan bersama PT Padoma.
Saat ini kata dia, Padoma bergerak dalam bidang perhubungan, pertasob, konstruksi, bisnis semen dan ada beberapa bidang usaha lainnya. Banyaknya bidang ini membuat BUMD tersebut tidak fokus.
“Kalau saat ini, SDM terbatas namun usahanya banyak sehingga tidak maksimal dan ini berakibat belum bisa memberikan masukan pada PAD,” ujarnya.
Dia mengharapkan agar PT Padoma ke depan bisa fokus pada beberapa bisnis. Sehingga dengan minimnya SDM bisa lebih maksimal kerjanya.
“Pada dasarnya kita hanya saling menguatkan karena kita mitra. Sehingga perusahaan ini nantinya ada profit,” tandasnya.
Didorong Kelola Gas untuk Rumah Tangga
Sebelumnya DPR Papua Barat juga mendorong PT Padoma mengelola gas secara kolektif. Bukan hanya untuk sektor kelistrikan, melainkan mengonversinya menjadi gas rumah tangga.
Anggota Komisi 3 DPR Papua Barat Febri Jean Andjar mengatakan, jatah gas untuk Provinsi Papua Barat mencapai 20 juta kaki kubik (MMSCFD). Angka ini cukup banyak untuk bisa dikelola menjadi gas rumah tangga.
“Papua Barat mendapat jatah 20 MMSCFD. Kita harap juga dikelola sebagai gas rumah tangga. Kita akan menyurat ke Kementerian ESDM agar PT Padoma diberikan keleluasaan dalam mengelola gas,” tutur Febri, Kamis (17/3/2022).
Menurut Febri, DPR akan meminta gas Papua Barat dikelola lebih produktif. Agar ada profit yang bisa memberi kontribusi bagi perusahaan.
Karenanya, gas tidak boleh sekadar dikelola sebagai penerangan saja. Melainkan kata Febri, juga mulai memikirkan untuk membuat tabung gas. Sehingga nantinya juga bisa meringankan beban masyarakat.
Jatah 20 MMSCFD ini kata dia dijual ke pemerintah pusat dan di kembalikan ke Papua Barat dalam bentuk uang (bagi hasil migas).
“Gas rumah tangga ini dipasok dari luar daerah sehingga harganya cukup tinggi. Jika ada pengelolaan di Papua Barat tentu harganya akan lebih ringan,” katanya.
Sebagai ibu rumah tangga dirinya juga merasakan melonjaknya harga gas rumah tangga apalagi masyarakat. Sehingga jika ada pengelolaan gas di Papua Barat tentu akan membantu masyarakat.
“Kita akan mengawal agar gas tersebut bisa diperuntukkan sebagai gas rumah tangga,” tandasnya.(LP9/Red)
