Rabu, Desember 7, 2022
25.2 C
Manokwari
25.2 C
Manokwari
Rabu, Desember 7, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

HUT Ke-14 Kabupaten Tambrauw, Aktivis Minta Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Konservasi

TAMBRAUW, Linkpapua.com – Aktivis Papua Barat, Markus Fatem, menyampaikan harapan pada momentum hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Tambrauw yang genap berusia 14 tahun, Sabtu (29/10/2022). Harapannya itu berkaitan pengakuan hak masyarakat adat dan konservasi.

Markus meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw untuk segera melakukan penetapan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas hak tanah air, hutan kayu, batas sungai, gunung, pesisir pantai laut marga Yessa sub suku-suku Abun.

Selain itu, meminta realisasi kompensasi hak ulayat atas kepemilikan tanah adat sejak sistem pemerintahan kolonial Belanda, yakni lahan konservasi taman pesisir pantai laut Jeen Womom yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat.

“Untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pribumi Tambrauw serta kesadaran dan melindungi hak-hak populasi masyarakat adat atas wilayahnya masing-masing dalam rangka memperbaiki isu-isu HAM (hak asasi manusia) dunia, seperti perlindungan lingkungan, perlindungan hak komunitas masyarakat adat, perlindungan hewan endemik Papua Barat, khususnya di Kabupaten Tambrauw, dengan satu prinsip pro humanis,” kata Markus dalam siaran pers yang diterima Linkpapua.com, Senin (31/10/2022).

Baca juga:  Nilai Pemekaran DOB Berdampak ke Hutan, Markus Fatem Harap Masyarakat Adat Tak Jual Tanah Sembarang
Baca juga:  Markus Fatem: Pak Pj Bupati Tambrauw, Tolong Rehabilitasi Pos Konservasi Penyu Jeen Womom

Aktivis konservasi di Papua Barat ini juga meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, agar menyelesaikan pembayaran ganti rugi atau kompensasi hak ulayat atas tanah tanah adat pantai pasir panjang yang merupakan bagian dari taman konservasi pesisir Jeen Womon Tambrauw.

‚ÄúPemerintah Kabupaten Tambrauw dan Pemprov Papua Barat harus muka, mata, dan telinga. Ini hal penting, jangan pura-pura buta dan tuli atas realita fakta yang sedang terjadi di lapangan masyarakat adat. Harus segera direalisasi. Harapan kami anak Tambrauw,” ujarnya. (*/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here