26.9 C
Manokwari
Senin, Februari 10, 2025
26.9 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Segera Kirim Surat Kedua Penyampaian Materi RAPBD-P 2022

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat segera melayangkan surat kedua ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meminta segera menyerahkan materi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2022. Pasalnya, jika melihat waktu yang saat ini sudah masuk Agustus, sesungguhnya sudah terlambat untuk pembahasan materi RAPBD-P 2022.

    Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengatakan paling tidak pada pekan ketiga atau keempat Agustus sudah harus dilakukan pembahasan materi RAPBD-P 2022.

    Baca juga:  Update Covid-19 Teluk Bintuni: Tambah 11 Warga Positif, 4 Sembuh

    “Surat kedua akan segera diserahkan ke eksekutif untuk meminta segera menyerahkan materi RAPBD-P 2022. Hal ini agar segera dilakukan pembahasan. Apalagi sudah masuk bulan Agustus yang harusnya bulan Juli sudah masuk fase pembahasan,” kata Orgenes, Senin (8/8/2022).

    Menurut dia, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus kerja cepat sehingga secepatnya selesai. Pasalnya, dalam internal DPR Papua Barat ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui.

    Baca juga:  Waterpauw Miris dengan Fasilitas Kantor MRPB: Bagaimana Mau Kerja

    “Sebelum pembahasan dan materi sudah ada badan musyawarah (Bamus) DPR harus menyusun jadwal pembahasan mulai dari paripurna penyerahan, pembahasan, hingga penutupan pembahasan,” paparnya.

    Kata dia, jika pembahasan materi RAPBD-P 2022 mengalami keterlambatan, maka hal ini akan berimbas pada keterlambatan materi RAPBD induk 2023.

    “Induk paling tidak bulan Oktober atau November sudah harus masuk. Kalau perubahan lambat maka anggaran induk 2023 juga akan lambat,” ucapnya.

    Baca juga:  Anggaran Lambat Kucur, Sekretaris DPR PB Tetap Agendakan Kunker ke Daerah

    Mengenai serapan anggaran Papua Barat, politisi Golkar ini mengaku baru mengetahui dari informasi media. Namun, secara tertulis lembaga yang dipimpinnya belum mendapatkan informasi tersebut.

    “Kalau informasi dari media sudah tahu. Namun, secara tertulis belum dan kita juga akan minta sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan,” tuturnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    DPRK Teluk Bintuni Umumkan Penetapan Yohanis-Joko sebagai Bupati-Wabup Terpilih

    0
    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- DPRK Teluk Bintuni mengumumkan penetapan Yohanis Manibuy dan Joko Lingara sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan diumumkan DPRK...

    More like this

    DPRK Teluk Bintuni Umumkan Penetapan Yohanis-Joko sebagai Bupati-Wabup Terpilih

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- DPRK Teluk Bintuni mengumumkan penetapan Yohanis Manibuy dan Joko Lingara sebagai Bupati...

    Polda Papua Barat gelar Ops Keselamatan Mansinam, 9 Pelanggaran jadi Sasaran

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K, M.T.C.P., memimpin Apel Gelar...

    Kebijakan Pemangkasan Anggaran, Hermus Indou: Kami akan menyesuaikan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou angkat bicara dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran dari...