Senin, Oktober 3, 2022
28.7 C
Manokwari
28.7 C
Manokwari
Senin, Oktober 3, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

DPR Papua Barat Segera Kirim Surat Kedua Penyampaian Materi RAPBD-P 2022

MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat segera melayangkan surat kedua ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meminta segera menyerahkan materi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2022. Pasalnya, jika melihat waktu yang saat ini sudah masuk Agustus, sesungguhnya sudah terlambat untuk pembahasan materi RAPBD-P 2022.

Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengatakan paling tidak pada pekan ketiga atau keempat Agustus sudah harus dilakukan pembahasan materi RAPBD-P 2022.

“Surat kedua akan segera diserahkan ke eksekutif untuk meminta segera menyerahkan materi RAPBD-P 2022. Hal ini agar segera dilakukan pembahasan. Apalagi sudah masuk bulan Agustus yang harusnya bulan Juli sudah masuk fase pembahasan,” kata Orgenes, Senin (8/8/2022).

Menurut dia, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus kerja cepat sehingga secepatnya selesai. Pasalnya, dalam internal DPR Papua Barat ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui.

Baca juga:  4 Rekomendasi Panja LKPj Gubernur PB, Dari Pengangguran Sampai DOB
Baca juga:  Buka Rakerda PKK Papua Barat, Dominggus Pesan Jadikan Tantangan sebagai Pemicu Semangat Kerja

“Sebelum pembahasan dan materi sudah ada badan musyawarah (Bamus) DPR harus menyusun jadwal pembahasan mulai dari paripurna penyerahan, pembahasan, hingga penutupan pembahasan,” paparnya.

Kata dia, jika pembahasan materi RAPBD-P 2022 mengalami keterlambatan, maka hal ini akan berimbas pada keterlambatan materi RAPBD induk 2023.

“Induk paling tidak bulan Oktober atau November sudah harus masuk. Kalau perubahan lambat maka anggaran induk 2023 juga akan lambat,” ucapnya.

Mengenai serapan anggaran Papua Barat, politisi Golkar ini mengaku baru mengetahui dari informasi media. Namun, secara tertulis lembaga yang dipimpinnya belum mendapatkan informasi tersebut.

“Kalau informasi dari media sudah tahu. Namun, secara tertulis belum dan kita juga akan minta sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan,” tuturnya. (LP9/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here