NABIRE, LinkPapua.com – Forum Pemuda Papua Tengah (FPPT) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah segera melantik anggota dewan jalur otonomi khusus (Otsus) yang hingga kini belum juga dilantik, meski seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi.

FPPT menilai keterlambatan pelantikan ini mencederai hak politik orang asli Papua (OAP) yang telah ditetapkan secara sah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat Keputusan (SK) penetapan anggota DPRK jalur Otsus sudah diterbitkan dan berada di Papua Tengah selama lebih dari satu bulan. Namun, pimpinan DPR Papua Tengah belum juga menjadwalkan pelantikan.

“Kami sampaikan untuk menghormati hak OAP yang telah terpilih menjadi anggota DPR Papua Tengah jalur otsus adalah sebuah keharusan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pengucapan sumpah janji yang mencerminkan komitmen nyata dalam memberikan penghargaan terhadap hak politik OAP,” ujar Ketua FPPT, Fransikus Takimai, dalam keterangannya, Selasa (30/4/2025).

FPPT mengingatkan bahwa proses pelantikan ini merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam berbagai regulasi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Otsus Papua; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otsus; serta PP Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 93 yang mengatur pelaksanaan sumpah janji. Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang tata cara pengangkatan anggota DPR provinsi dan kabupaten jalur pengangkatan.

“Dengan diterbitkannya SK dari Kemendagri, maka semua syarat hukum telah terpenuhi dan pelantikan wajib segera terjadi tanpa ditunda-tunda,” kata Fransikus.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, sebelumnya juga telah meminta agar pelantikan dipercepat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak OAP dan upaya memperkuat pembangunan daerah. Dukungan terhadap percepatan pelantikan juga datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuda, hingga aktivis.

Namun, hingga kini belum ada respons resmi dari pimpinan DPR Papua Tengah, yang memunculkan pertanyaan besar di tengah publik.

“Keterlambatan ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan juga bertentangan dengan semangat otsus dan prinsip-prinsip demokrasi,” ucap Fransikus.

Untuk itu, FPPT menyampaikan sejumlah seruan. Pertama, mendesak pimpinan DPR Papua Tengah segera menjadwalkan dan melaksanakan pelantikan. Kedua, meminta Gubernur Papua Tengah menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan DPR Papua Tengah. Ketiga, mendorong Kemendagri untuk terus memastikan proses pelantikan berjalan sesuai ketentuan. Keempat, mengajak seluruh masyarakat mengawal proses ini secara damai dan bermartabat.

“Pelantikan anggota DPR Papua Tengah jalur otsus adalah hak politik OAP yang harus dihormati, bukan dinegosiasikan. Kami, Forum Pemuda Papua Tengah, akan terus mengawal dan memperjuangkan percepatan pelantikan ini untuk memastikan demokrasi berjalan dengan adil di Papua Tengah,” tegas Fransikus. (*/red)