24.5 C
Manokwari
Sabtu, Mei 10, 2025
24.5 C
Manokwari
More

    Asosiasi Gubernur Se-Papua Akan Laporkan Program Prioritas ke Pemerintah Pusat

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Asosiasi gubernur se-Papua akan menyampaikan laporan program prioritas dan efisiensi anggaran ke pemerintah pusat. Hal ini menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan lanjutan antar gubernur se-Papua yang akan digelar dalam waktu dekat.

    Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan asosiasi akan memfokuskan pertemuan pada penyusunan dan pemantapan program strategis yang menjadi kebutuhan mendesak di wilayah Papua. Program-program itu nantinya akan dirumuskan bersama dan dilaporkan secara kolektif kepada kementerian terkait di tingkat pusat.

    Baca juga:  DLHP PB Gelar Lomba Melukis Tong Sampah Daur Ulang, Pemenang Dijadikan Ikon Daerah

    “Nantinya program-program di Papua melalui asosiasi gubernur se-Papua akan melaporkan kepada pemerintah pusat. Selain program nasional, program daerah juga akan menjadi prioritas dalam penyampaian tersebut,” ujarnya usai memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (8/4/2025).

    Dominggus menjelaskan, asosiasi gubernur ini dibentuk saat seluruh gubernur mengikuti retreat di Magelang, Jawa Timur, dan kini diketuai Gubernur Papua Tengah. Setelah menjalani evaluasi internal pasca-pelantikan, seluruh gubernur se-Papua akan kembali bertemu untuk menyepakati program bersama.

    Baca juga:  Waterpauw: Papua Barat Siapkan Dana Awal Rp5 Miliar untuk PBD

    Dia menambahkan, selain membahas program strategis, pertemuan dengan pemerintah pusat juga akan menyentuh isu pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya terkait kesiapan fasilitas dan penyerahan aset ke provinsi baru Papua Barat Daya.

    Baca juga:  Kirab Budaya Buka Rangkaian Festival Seni Budaya Papua Barat 2023

    “Untuk DOB baru, pemerintah pusat lebih menekankan persiapan fasilitas perkantoran, gedung-gedung, dan pendukung lainnya sebelum pemekaran di mulai,” katanya.

    Adapun pengusulan DOB untuk kabupaten baru di Papua Barat, kata Dominggus, akan dibahas pada kesempatan terpisah. “Sementara, untuk pengusulan DOB kabupaten baru akan dibahas lain waktu dan Komisi II DPR meminta datanya dan telah kami serahkan,” tambahnya. (LP14/red)

     

    Latest articles

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi tahun...

    More like this

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa...

    Bupati Manokwari Tambah 6 Tenaga Ahli untuk Mendukung Pemerintahannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou kembali menambah Tenaga (TA) untuk mendukung pemerintahannya bersama...

    Polri Tuntaskan Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak Untuk Jamin Keamanan dan Iklim Investasi

    JAKARTA, Linkpapua.com– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan...