26.9 C
Manokwari
Senin, Maret 17, 2025
26.9 C
Manokwari
More

    TNI Pastikan Revisi UU TNI Tidak Tumpang Tindih Institusi Lain

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – TNI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain. Langkah ini disebut justru bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif, profesional, serta tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi.

    Kapuspen TNI menekankan bahwa revisi UU TNI merupakan kebutuhan strategis guna menyesuaikan peran dan tugas TNI dengan dinamika ancaman, baik militer maupun nonmiliter.

    “Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ujar Kapuspen TNI dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

    Baca juga:  Jokowi: 5000 Dosis Vaksin Covid-19 Disiapkan Bagi Wartawan

    Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah pengaturan lebih jelas mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI. Kapuspen TNI menegaskan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan harus sesuai dengan kebutuhan nasional serta tetap menjaga prinsip netralitas TNI.

    “Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” terangnya.

    Selain itu, revisi ini juga mencakup penyesuaian batas usia pensiun prajurit, mengingat meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Kapuspen TNI menyatakan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan prajurit yang masih produktif tetap dapat mengabdi tanpa menghambat regenerasi dalam tubuh TNI.

    Baca juga:  Polisi Identifikasi Pelaku Penembakan di Mansel, Upaya Pengejaran Dilakukan

    “Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kapuspen TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah. “TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama,” ujarnya.

    Baca juga:  Investasi PLTA Kayan Cascade Terbesar dalam 10 Tahun, KSP Moeldoko: Jawaban Masa Depan

    Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa revisi UU ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil. Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (13/3/2025).

    Panglima TNI menegaskan bahwa supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan pemisahan yang jelas antara militer dan sipil.

    “TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil, dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” ungkapnya. (*/red)

    Latest articles

    Wagub Papua Barat Soroti Pembangunan Gapura Kantor Gubernur, Setahun Tak Kunjung...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyoroti mangkraknya pembangunan gapura di depan kompleks perkantoran gubernur yang hingga kini tak kunjung...

    More like this

    Wagub Papua Barat Soroti Pembangunan Gapura Kantor Gubernur, Setahun Tak Kunjung Selesai

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyoroti mangkraknya pembangunan gapura...

    Papua Barat Masuk Prioritas Nasional, Wagub Usul Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Wilayah

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Papua Barat ditetapkan sebagai 1 dari 10 daerah prioritas dalam program...

    ASN Diminta Pahami Visi dan Misi Kepala Daerah

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Bupati Manokwari Mugiyono pada Senin (17/3/2025) memimpin apel di halaman kantor...