26.1 C
Manokwari
Senin, Maret 17, 2025
26.1 C
Manokwari
More

    TNI Pastikan Revisi UU TNI Tidak Tumpang Tindih Institusi Lain

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – TNI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain. Langkah ini disebut justru bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif, profesional, serta tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi.

    Kapuspen TNI menekankan bahwa revisi UU TNI merupakan kebutuhan strategis guna menyesuaikan peran dan tugas TNI dengan dinamika ancaman, baik militer maupun nonmiliter.

    “Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ujar Kapuspen TNI dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

    Baca juga:  Warga Mengais Rezeki di Tengah Puing Kebakaran Kompleks Borobudur

    Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah pengaturan lebih jelas mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI. Kapuspen TNI menegaskan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan harus sesuai dengan kebutuhan nasional serta tetap menjaga prinsip netralitas TNI.

    “Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” terangnya.

    Selain itu, revisi ini juga mencakup penyesuaian batas usia pensiun prajurit, mengingat meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Kapuspen TNI menyatakan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan prajurit yang masih produktif tetap dapat mengabdi tanpa menghambat regenerasi dalam tubuh TNI.

    Baca juga:  Menangi Pilkada Papua Barat, DOAMU Hargai Warga yang Memilih Kotak Kosong

    “Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kapuspen TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah. “TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama,” ujarnya.

    Baca juga:  Sambangi Posko Pemenangan, Mugiyono Beberkan Capaian Kerjanya dan Hermus

    Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa revisi UU ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil. Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (13/3/2025).

    Panglima TNI menegaskan bahwa supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan pemisahan yang jelas antara militer dan sipil.

    “TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil, dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” ungkapnya. (*/red)

    Latest articles

    Sertijab Ketua TP PKK Papua Barat, Juliana Komitmen Lanjutkan Program Prioritas

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Papua Barat yang baru, Juliana A Kiriweno, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program prioritas dalam pemberdayaan...

    More like this

    Sertijab Ketua TP PKK Papua Barat, Juliana Komitmen Lanjutkan Program Prioritas

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Papua Barat yang baru, Juliana...

    Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN: CPNS Tuntas Juni 2025, PPPK Oktober 2025

    JAKARTA, LinkPapua.com - Pemerintah mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon...

    Wagub Papua Barat Soroti Pembangunan Gapura Kantor Gubernur, Setahun Tak Kunjung Selesai

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyoroti mangkraknya pembangunan gapura...